Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan pertanggungjawaban proyek multiyears kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi D DPRD Sumut, Rabu (7/5/2025).

“Setelah sekian kali kami mengundang Pak Kadis. Akhirnya hari ini Pak Kadis berkenan hadir di DPRD Sumut. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggung jawab kalian terkait proyek multiyears yang nilainya nyaris Rp2,7 triliun,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu.

Sebelumnya, sambung Defri, Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting menyebut pergeseran anggaran Rp900 miliar menjadi Rp1,696 triliun dan kemudian digunakan untuk membayar hutang dari proyek yang sudah berjalan.

“Soal anggaran Rp900 miliar menjadi Rp1,696 triliun itu memang pagu dasar yang kita susun di Badan Anggaran pada beberapa waktu itu,” kata Politisi Partai Nasdem itu.

Senada dengan Defri, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap turut mempertanyakan komitmen penyelesaian proyek multiyears kepada Dinas PUPR Sumut.

“Saya kaget dengan munculnya angka Rp900 miliar itu, karena memang basenya Rp1,6 triliun itu. Kami sangat apresiasi penyampaian Pak Kadis, itu juga keinginan kita tentang perbaikan sumut ini, dengan semangat membangun,” ujar Yahdi.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting mengatakan soal tender multiyears memang merasa aneh karena bolak balik dibuat addendum.

"Memang saya merasa aneh. Kalau ada yang begitu biasanya karena ada perencanaan yang salah, karena saya juga baru 3 bulan di sini,” ujarnya.

Topan menyampaikan dirinya tidak ingin menuduh pada pelaksana yang sudah kerja pada sebelumnya, namun ia juga tidak mau jadi korban dari pertanggungjawaban tersebut.

“Niat hati nanti menolong malah saya terjebak, jadi baiknya akan ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk kendala yang terjadi saat ini,” katanya.

Topan menyampaikan terkait pergeseran anggaran yang sempat menjadi 900 miliar dan kini telah kembali ke anggaran awal itu sempat terjadi di ranah TAPD.

“Hal itu terjadi atas dasar efek dari efisiensi. Soal data lama yang menyebut jalan mantap 73 persen dan kini dimasa saya melaporkan hanya 60 persen, dengan cara hitung yang berbeda pak,” ucapnya. (ari/hm18)