Medan, MISTAR.ID

Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, Farid Wajdi menyoroti pembangunan Stadion Teladan dan revitalisasi Lapangan Merdeka di Kota Medan yang mengalami keterlambatan cukup signifikan.

Pasalnya, keterlambatan tersebut berdampak kepada masyarakat dan anggaran pemerintah daerah. Menurut Farid, terdapat beberapa penyebab utama keterlambatan dan pemborosan proyek infrastruktur.

"Menurut saya, penyebab utama keterlambatan dan pemborosan ini karena studi kelayakan kurang, sehingga perencanaan kurang matang. Kemudian, anggaran yang dikelola masih lemah dan kurang transparan, pemanfaatan teknologi modern juga minim, ketidakefektifan koordinasi antar instansi, serta evaluasi dan monitoring proyek tidak konsisten," katanya, Senin (9/6/2025).

Terkait respons publik, Farid mengungkapkan pasti kecewa karena fasilitas yang lama dinanti, tidak bisa digunakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, serta menghambat kegiatan olahraga dan sosial.

"Publik juga mengkritisi manajemen proyek yang kurang transparan. Sebagai pemangku kepentingan, publik menuntut penjelasan jelas soal keterlambatan dan jadwal penyelesaian yang pasti. Bahkan ada juga desakan evaluasi pada kontraktor proyek," ucapnya.

Farid menyampaikan, keterlambatan pembangunan itu membuat masyarakat menunggu lebih lama untuk mengakses fasilitas, dan berpotensi akan menghambat aktivitas olahraga dan acara sosial.

"Terlambatnya pembangunan proyek, menyebabkan hilangnya peluang ekonomi lokal. Karena, stadion dan lapangan biasanya menjadi pusat kegiatan yang dinilai bisa mendongkrak pariwisata dan pendapatan daerah. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah dan pengelola semakin tergerus," ujarnya.

Menurut Farid, pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan jadwal akan berimbas ke pembengkakan biaya pada banyak faktor.

"Dampak yang timbul bisa dari penambahan waktu pengerjaan, naiknya harga bahan bangunan, dan kebutuhan operasional yang jauh lebih lama. Dana tambahan dibutuhkan untuk memperbaiki perubahan teknis dan perizinan yang timbul selama proses," tuturnya.

Risiko denda atau klaim kontrak juga bisa terjadi, tergantung siapa yang mengalami keterlambatan pembayaran. Sehingga, pembengkakan anggaran bisa menyedot dana yang semestinya dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan lainnya.

"Untuk menghindari dampak ini, pemerintah atau pihak terkait harus memperbaiki manajemen proyek, meningkatkan transparansi komunikasi, dan menerapkan mitigasi risiko yang efektif agar keterlambatan bisa diminimalisir," kata Farid. (amita/hm16)