Medan, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko Medan) tengah melaksanakan proses seleksi direksi terhadap tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD), yaitu PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). DPRD Medan pun menaruh harapan besar agar direksi terpilih nantinya mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun posisi yang dibuka dalam seleksi kali ini meliputi Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Umum dan Keuangan/SDM, serta Direktur Pengembangan. Direksi terpilih diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan internal maupun eksternal yang selama ini membelit perusahaan daerah tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Medan, Hj. Sri Rezeki, menilai bahwa saat ini kinerja sejumlah PUD belum optimal dalam memberikan kontribusi PAD bagi Kota Medan. Bahkan, menurutnya, ada perusahaan daerah yang justru mengalami kerugian dan menjadi beban bagi Pemko Medan.

“Kita berharap banyak pada direksi PUD yang terpilih nanti, agar ada perubahan sehingga tercapai target untuk mendongkrak PAD,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

Sri menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Karena itu, dibutuhkan pemimpin perusahaan daerah yang sigap, berani berinovasi, dan mampu memberikan solusi nyata atas setiap permasalahan yang ada.

“Adanya indikasi kebocoran PAD di perusahaan daerah ini menunjukkan perlunya manajemen yang baik dan transparan,” ucap Politisi PKS tersebut.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar proses seleksi direksi PUD tidak diwarnai kepentingan politik atau intervensi pihak tertentu yang dapat mencederai nilai profesionalitas.

“Harapan kita juga proses seleksi ini tidak ‘ditunggangi’ muatan politis dan kepentingan oknum-oknum tertentu. Kita butuh jajaran direksi yang profesional dan berkompeten,” tutur anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan itu.

Dalam penjelasannya, Sri juga menyoroti sejumlah persoalan yang membelit PUD di Medan.

1. Di PUD Pasar, ia menyinggung kasus sewa lahan eks Pasar Aksara yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai aturan hingga berujung gugatan. Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pungutan liar (pungli) di sejumlah pasar.
2. Di PUD Pembangunan, kinerja direksi disebut buruk sehingga berdampak pada performa perusahaan, seperti pada pengelolaan Medan Zoo yang dinilai terpuruk dan sulit bangkit.
3. Sementara itu, PUD RPH disebut terus merugi meskipun setiap tahun mendapat tambahan modal. Masalah limbah berupa feses, urin, darah, dan air cucian juga masih menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, PUD RPH juga harus berkompetisi dengan pemotongan hewan ilegal yang tidak menerapkan standar kesehatan.

“Ini beberapa PR yang harus diselesaikan oleh direksi PUD nantinya. Kami sebagai pengawas anggaran akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja direksi secara berkala untuk memastikan rencana kerja berjalan dengan baik dan target PAD tercapai,” pungkasnya.