Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi fenomena rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari belum terisinya jabatan definitif pada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut.

Sejumlah pejabat diketahui merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di OPD lain. Di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Sutan Tolang Lubis, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Kemudian Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut. Sementara itu, Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut.

Bobby mengatakan, penunjukan pejabat rangkap jabatan bersifat sementara, sembari menunggu pengisian jabatan definitif yang saat ini masih dalam proses pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Rangkap jabatan gimana, orang belum bisa diisi. Jadi gak mau diisi?" ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan, jabatan yang kosong harus segera diisi untuk menjaga keberlangsungan program dan sistem administrasi, termasuk pembayaran gaji pegawai. "Kalau tidak diisi, satu dinas itu nanti tidak bisa membuat program, tidak bisa gajian. Efeknya banyak sekali," katanya.

Menurut Bobby, penunjukan Plt merupakan solusi sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif, tanpa mengganggu layanan publik dan pengelolaan anggaran. (iqbal/hm24)