Medan, MISTAR.ID

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat sebanyak 1.191 kasus suspek campak – rubela terjadi sejak Januari hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 362 kasus dinyatakan positif campak dan 10 kasus positif rubela.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Novita Saragih, menjelaskan bahwa 12 kabupaten/kota di Sumut saat ini mengalami status Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak tertinggi ada di Kota Medan (159 kasus), disusul Deli Serdang (101 kasus), dan Tebing Tinggi (16 kasus).

Dalam menanggapi KLB ini, Dinkes Sumut telah melakukan sejumlah langkah cepat seperti pelacakan kontak erat, penyelidikan epidemiologi, penemuan kasus tambahan di lingkungan rumah, sekolah, hingga tempat umum. Dinkes juga berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota, pihak sekolah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat.

“Dinkes Sumut juga menyusun mikroplaning sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI),” ujar Novita, dilansir dari CNNIndonesia, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Sumut hingga 31 Juli 2025 baru mencapai 38,66 persen dari target 58 persen, menempatkan Sumut di posisi ke-5 secara nasional. Dari hasil penyelidikan, sekitar 56 persen kasus campak terjadi pada anak-anak yang belum pernah menerima vaksin campak-rubela (MR).

Meski sudah divaksin, masih kata Novita, seseorang masih dapat terinfeksi campak. Namun, gejalanya cenderung lebih ringan. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas vaksin, waktu kerja vaksin, dan daya tahan tubuh anak yang dapat menurun.

“Tantangan utamanya adalah minimnya informasi serta kesadaran masyarakat, ditambah beredarnya hoaks yang meragukan vaksin,” tuturnya.

Puskesmas dan rumah sakit memiliki peran vital dalam deteksi dan penanganan dini. Rumah sakit, termasuk fasilitas kesehatan swasta, juga diharapkan aktif dalam pelaporan kasus untuk memperkuat sistem surveilans.

Sebagai bagian dari upaya percepatan vaksinasi, Dinkes Sumut menjalankan program imunisasi kejar untuk menjangkau anak-anak yang belum menerima vaksin sesuai jadwal. Pada 4–9 Agustus 2025, Dinkes akan menggelar program PENARI (Pekan Imunisasi Nasional) yang ditujukan untuk mengejar ketertinggalan imunisasi secara serentak di seluruh wilayah.

“Keberhasilan imunisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, PKK, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media massa,” ucap Novita.[]