Asahan, MISTAR.ID

Penertiban puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Cokroaminoto, Kisaran, Kabupaten Asahan menuai protes dari para pedagang.

Mereka menolak penggusuran yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan belum memberikan solusi terkait tempat berjualan yang layak.

Pantauan di lapangan pada Senin (28/4/2025) sore, para PKL yang biasa berjualan di kawasan trotoar depan Perpustakaan Daerah Asahan kini tidak lagi menggelar lapak, seiring dengan penjagaan ketat yang dilakukan personel Satpol PP. Meski tidak ada aktivitas berjualan, sejumlah pedagang tetap bertahan di sekitar lokasi sambil menunggu kejelasan.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Asahan, Budi Limbong mengatakan langkah penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta mengembalikan fungsi trotoar sesuai peruntukannya.

"Kami sudah melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sejak beberapa waktu lalu. Kami juga sudah memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan fungsi jalan umum. Bahkan sudah ada perjanjian yang ditandatangani para pedagang untuk segera pindah dan tidak lagi berjualan di trotoar," ujarnya.

Menurut Budi, Satpol PP akan terus melakukan penjagaan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas berjualan di atas trotoar. Ia menegaskan langkah ini dilakukan semata-mata untuk menata kota agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah. Namun, semua harus tetap memperhatikan aturan dan ketertiban umum. Pemerintah tentu akan mencari solusi terbaik, namun dalam waktu dekat para pedagang diimbau untuk tidak kembali menggelar lapak di lokasi tersebut," tutur Budi.

Di sisi lain, para pedagang berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban tanpa memberikan solusi. Faisal, salah seorang perwakilan pedagang mengatakan mereka siap untuk mematuhi aturan, asalkan pemerintah menyediakan lokasi alternatif untuk berdagang.

"Kami bukannya tidak mau tertib. Tapi, tolong kami diberikan tempat berjualan yang layak. Selama ini kami berjualan karena kebutuhan ekonomi, sementara pemerintah tidak pernah menyediakan fasilitas untuk kami," kata Faisal.

Ia juga mempertanyakan kebijakan penertiban yang terkesan tebang pilih. Menurut Faisal, masih banyak PKL yang berjualan di sejumlah titik lain di Kota Kisaran, namun tidak ditertibkan.

"Kami merasa kawasan kami saja yang ditertibkan. Banyak PKL lain di Kisaran yang masih bebas berjualan. Kalau memang mau tertib, seharusnya semuanya ditertibkan, bukan pilih-pilih," ucap Faisal.

Para pedagang berharap Pemkab Asahan segera memberikan solusi konkret agar mereka tetap bisa berusaha tanpa harus melanggar aturan. Mereka juga meminta adanya dialog terbuka antara pedagang dan pemerintah guna mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak. (perdana/hm18)