Simalungun, MISTAR.ID

Suhardi, Kepala Desa (Pangulu) Dolok Harataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, menyambut baik kebijakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang meluncurkan aplikasi Jaga Desa.

"Soal aplikasi itu, kita sambut baik. Kalau untuk yang baik ya kita dukung. Kalau tidak, ya tidak lah," ujar Suhardi dikonfirmasi, Senin (17/2/25).

Aplikasi Jaga Desa dinilai bisa menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi kepala desa maupun masyarakat desa. Bahkan, di aplikasi Jaga Desa, Pangulu ataupun Kepala Desa langsung bisa melaporkan ketika menjadi korban pemerasan dan intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Selama menjabat sebagai Pangulu, aku belum pernah mendapat intimidasi atau pun oknum yang coba memeras. Kalau untuk detailnya belum ada, aku tahu masih dari grup kami se-Simalungun," ucapnya.

Pun begitu, Suhardi menyampaikan ada sama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membuat dirinya naik pitam. Hal ini lantaram oknum LSM itu meminta laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD).

"Kadang ada LSM yang minta LPj, ya gak ku kasih lah. Yang boleh minta itu hanya Inspektorat. Paling cuman yang gitu-gutu lah," katanya.

Bahkan, lanjut Suhardi, dirinya juga tidak pernah mendapatkan telepon dari oknum pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan yang meminta jatah ataupun menakut-nakuti.

Dalam peluncuran aplikasi Jaga Desa, Menteri Yandri mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) untuk memanfaatkan aplikasi tersebut.

Ketua Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun, Buyung Tanjung menyambut positif aplikasi Jaga Desa yang diprakarsai oleh Jamintel Jaksa Agung sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

"Saya berharap bahwa aplikasi ini dapat membantu mencegah penyelewengan keuangan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa," ujar Buyung.

Meski begitu, Buyung juga miliki secerca harapan bahwa aplikasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan yang di desa-desa khususnya Kabupaten Simalungun, serta juga dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang sudah ada.

"Saya juga berharap bahwa aplikasi ini dapat didukung dengan pelatihan dan bantuan teknis yang memadai untuk aparatur desa, maujana nagori dan masyarakat yang memiliki peran dan pungsi yang berbeda," ucapnya.

Untuk diketahui, aplikasi Jaga Desa sendiri berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung). Aplikasi tersebut memungkinkan kepala desa dan perangkatnya untuk melaporkan kendala dengan respons cepat dari pihak berwenang. (hamzah/hm24)