Tuesday, March 18, 2025
home_banner_first
SIMALUNGUN

DPRD Dorong ASN Simalungun Proaktif Jemput Bola Program Pemerintah Pusat

journalist-avatar-top
Selasa, 18 Maret 2025 14.07
dprd_dorong_asn_simalungun_proaktif_jemput_bola_program_pemerintah_pusat

Ketua Komisi IV DPRD Simalungun, Abdul Razak Siregar. (f:dok/mistar)

news_banner

Simalungun, MISTAR.ID

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun, Abdul Razak Siregar mendorong agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun lebih proaktif menjemput bola dalam menjalankan program pemerintah pusat.

Abdul Razak Siregar, menyampaikan bahwa banyak program dari pemerintah pusat yang dapat diadopsi dan diterapkan di Kabupaten Simalungun. Salah satunya, program Sekolah Rakyat yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu.

"Program itu kan masih dibahas, kemudian acuannya menggunakan data DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) untuk menentukan siapa yang berhak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat," ujar Razak, Selasa (18/3/2025).

Lanjut Razak lagi, persoalannya dan terkait program-program seperti sekolah sekarang belum pernah dibahas saat pembahasan (rapat) bersama dinas terkait. Padahal program sekolah bagus untuk diterapkan di Simalungun.

"Masyarakat miskin ekstrim dapat terbantu. Ya tanggapan dan harapan ku, kalau bisa Simalungun mendapatkan program Sekolah Rakyat ini. Untuk mengakomodir penduduk-penduduk miskin ekstrim agar bisa sekolah, karena tarafnya SD, SMP maupun SMK dan SMA," ucapnya.

Sembari menunggu program Sekolah Rakyat diresmikan. Abdul Razak Siregar menyampaikan bahwa program ini memang dirasa penting untuk Simalungun dan harus ada keseriusan mengejarnya program ini ke pusat.

"Saya menyambut baik dan sepakat terkait program ini. DTSEN ini kan Inpres No 4 Tahun 2025. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait hal ini dan kalau dianggap penting maka dikejar," ujarnya.

Secara kelembagaan baik legislatif dan eksekutif. Razak mendorong Pemerintah Kabupaten Simalungun agar proaktif untuk mencari tahu kemudian memperoleh apa-apa saja program pusat yang bisa diterapkan.

"Makanya, sebenarnya orang ini gak mau proaktif mencari kemudian membuat inisiasi. Berangkat ke sana, apa yang mau diambil poin-poinnya. Baru diminta pendapat DPR dan juga komisi yang bersangkutan. Baru nanti dibahas lanjut di Banggar," ucapnya. (hamzah/hm25)

REPORTER:

RELATED ARTICLES