Pematang Siantar, MISTAR.ID

Anggota Komisi I DPRD Siantar, Baren Alijiyo Purba menuding pihak Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes yang berada di Jalan Pane, Siantar Timur tidak bertanggungjawab atas penyerobotan lahan mereka oleh masyarakat.

Seharusnya, kata Baren, Poltekkes Kemenkes melaporkan warga yang menyerobot lahan dan mendirikan bangunan permanen di samping kampus mereka.

“Itu urusan Poltekkes itu. Kalau digarap itu tanahnya tapi dibiari, tentu dia gak layak di situ. Gak bertanggung jawab sama asetnya,” ujar Baren ketika ditemui di Kantor DPRD, Senin (4/12/23).

Baca Juga: Pemko Pematang Siantar Sosialisasi Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Cukai

Baren membantah jika permintaan melaporkan ke pihak berwajib itu dari dirinya, namun berdasarkan peraturan. Bukan permintaan dariku, itu aturan itu,” katanya tanpa menjabarkan aturan dimaksud.

Pertanggungjawaban pihak Poltekkes diibaratkan Baren seperti halnya Sekretaris Dewan (Sekwan) yang bertanggungjawab atas kantor DPRD Siantar.

“Sama seperti di sini, urusan Sekwan. Apa yang terjadi di situ, disampaikan dia ke wali kota. Kalau itu ada pembiaran, tentu dia (pihak Poltekkes) tidak mampu untuk mengamankan aset negara,” tandasnya.

Baca Juga: Dinkes Siantar Pastikan Tidak Temukan Virus Mematikan dari Malaysia

Polemik penyerobotan lahan di Jalan Pane bermula ketika Baren Alijiyo menyambangi lokasi tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini bahkan meminta Pemko Siantar menertibkan bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu.

Ia mengaku mengetahui pasti sejarah lokasi yang hanya berjarak puluhan meter dari RSUD dr. Djasamen Saragih itu dan memastikan kalau tanah tersebut merupakan milik pemerintah.

Sampai saat ini Mistar.id masih berusaha meminta konfirmasi dari Kepala Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes, Lenny Nainggolan. (Gideon/hm22)