Pematangsiantar, MISTAR.ID

DPC PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar tak sepakat soal wacana kepala daerah dipilih DPRD masing-masing. Partai berlogo Banteng ini berpendapat suara rakyat mutlak untuk menentukan pemimpinnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan, Timbul Marganda Lingga menyebut, perlu adanya evaluasi terhadap Pemilu proses penjaringan bakal calon untuk menekan tingginya ongkos politik. Dia juga tak membantah, selain dari calon kepala daerah itu sendiri, APBD masing-masing kota juga dikeluarkan cukup besar untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah.

“Semua juga tahu kalau banyak biaya, tapi jangan langsung dikembalikan ke DPRD. Kita harus melihat dimana kekurangannya. Prinsip kami mutlak, suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Timbul, Senin (16/12/24).

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar ini berharap adanya diskusi dan saling bahu-membahu untuk kelancaran Pilkada. Sesuai amanat demokrasi, lanjut dia, masyarakat masing-masing berhak menentukan pilihan.

“Kami tetap di posisi pemilihan langsung, dan kedaulatan berada di tangan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga : Direktur PPI: Politik Uang Tak akan Hilang dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sementara itu, alasan tingkat partisipasi pemilih yang minim bukan juga bisa dijadikan landasan. Dia mencontohkan, pada Pemilu 2024 lalu mencapai lebih dari 70 persen, sementara saat Pilkada hanya 50 persen.

“Jadi ada salah di sini. Kenapa Pemilu kemarin tinggi dan Pilkada rendah. Inilah yang harus dievaluasi. Mari kita duduk bersama agar semua berjalan dengan baik. Tidak ujug-ujug proses pemilihan dikembalikan ke DPRD,” tuturnya.

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari Pemilu langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari politikus, pengamat, hingga tokoh masyarakat.

Usulan ini diangkat Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis 12 Desember 2024, dengan alasan efisiensi anggaran dan kemudahan transisi kepemimpinan.

Prabowo menilai bahwa sistem pemilihan langsung terlalu mahal dan memberatkan, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran para kandidat. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” katanya. (gideon/hm24)