Amerika Serikat, MISTAR.ID

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk memulai pembubaran Kementerian Pendidikan pada Kamis (20/3/2025).

Langkah ini merupakan wujud ambisi lama kaum konservatif yang memang ingin menghapus lembaga tersebut. Namun, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan jutaan sekolah negeri, pemegang pinjaman mahasiswa, dan orang tua di seluruh negeri.

Dalam pidatonya di Ruang Timur Gedung Putih, Trump yang dikelilingi oleh anak-anak sekolah berseragam, mengatakan "Kita akan menutupnya, dan kita akan menutupnya secepat mungkin,".

Namun, belum jelas bagaimana cara spesifik untuk membubarkan departemen ini. Dalam sejarah modern, tidak ada presiden selain Trump yang mencoba menutup lembaga atau kementerian setingkat kabinet pemerintahan.

Pembubaran total kementerian ini memerlukan undang-undang dari Kongres, mengingat lembaga ini didirikan pada 1979. Pejabat pemerintahan Trump mengakui bahwa mereka tidak memiliki cukup suara di Kongres untuk membubarkannya secara resmi.

Oleh karena itu, perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Kamis menginstruksikan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mengambil "segala langkah yang diperlukan guna memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan kewenangan pendidikan ke masing-masing negara bagian."

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa langkah Trump ini akan "secara drastis mengecilkan skala lembaga," tetapi menjamin bahwa beberapa fungsi penting kementerian, seperti pengelolaan pinjaman mahasiswa dan penyaluran hibah untuk siswa berisiko, tidak akan terganggu.

Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa fungsi-fungsi tersebut akan tetap ada, tetapi akan "didistribusikan ke berbagai lembaga dan departemen lain yang akan mengelolanya dengan baik."

Namun, tantangan mungkin akan muncul bagi McMahon dalam menjalankan perintah Trump. Meski mendukung penuh penutupan kementeriannya, McMahon juga terikat oleh hukum untuk tetap menjalankan beberapa fungsi yang telah ditetapkan oleh Kongres, seperti menyalurkan pinjaman mahasiswa dan memberikan hibah bagi sekolah di daerah miskin.

Trump berulang kali menyatakan bahwa alasan utama pembubaran kementerian ini adalah untuk mengembalikan kendali soal pendidikan kepada negara bagian masing-masing. Ia juga mengklaim bahwa kinerja kementerian selama ini buruk, meskipun investasi per siswa cukup tinggi.

Ia berpendapat bahwa tanpa Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah di AS dapat bersaing dengan negara-negara Eropa dan China, yang menurutnya saat ini lebih unggul.

"Saya benar-benar yakin bahwa mereka akan setara dengan yang terbaik," katanya. "Dan tentu akan ada yang tertinggal, tapi kita akan bekerja sama dengan mereka. Dan kita semua tahu siapa yang akan tertinggal," ujarnya. (mtr/hm24)