Jakarta, MISTAR.ID

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 48,4 persen dan sektor jasa sebesar 14,2 persen. Sementara itu, sektor pertanian baru mencapai 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

"Usaha produktif menjadi penting karena sektor-sektor ini dapat mendorong peningkatan ekonomi secara signifikan. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar porsi KUR untuk sektor produktif dapat ditingkatkan," ujar Airlangga mengutip dari Antara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana merevisi Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyaluran KUR dan struktur Komite Kebijakan KUR yang akan diperluas. Revisi ini mencakup penambahan dua menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM yang dibentuk pada 2015 akan berubah nama menjadi Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif. Harapannya, revisi ini dapat lebih memfokuskan dukungan pembiayaan pada sektor-sektor produktif," tambah Airlangga.

Hingga 16 Maret 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur, atau sekitar 14,9 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen telah disalurkan kepada sektor produksi.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa penyaluran KUR terbagi menjadi lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, usaha mikro, usaha kecil, usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Pemerintah berharap upaya ini dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. (ant/hm25)