Medan, MISTAR.ID

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumut melaporkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah tersebut menunjukkan stabilitas hingga akhir Januari 2025.

Dalam rilis yang diterima Mistar pada Kamis (27/2/2025), realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1,92 triliun atau 5,19% dari target tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp5,68 triliun atau 9,01% dari pagu anggaran.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Dodok Dwi Handoko menyebutkan pendapatan negara di Sumut berasal dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan pajak mencapai 4,41% dari target atau sekitar Rp1,43 triliun, dengan kontribusi terbesar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang mencapai Rp359,33 miliar.

Sementara, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mencatatkan kontribusi senilai Rp243 miliar dan PPN impor tertinggi mencapai 17,0% year over year (YoY).

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp351,05 miliar atau 15,40% dari target. Penerimaan bea masuk meningkat 84,34%, atau senilai Rp60,50 miliar, dari produk seperti bawang bombay residu pembuatan pati (bahan baku pakan ternak) dan kacang tanah.

Sementara penerimaan bea keluar melonjak 612,15%. Penerimaan cukai juga meningkat hingga 69,39%, dipengaruhi produksi barang kena cukai hasil tembakau meningkat akibat tidak ada kenaikan tarif cukai.

PNBP yang terdiri dari PNBP Lainnya, Aset, Piutang, dan Lelang mencapai Rp135,20 miliar atau 6,11% dari target tahunan. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyumbang Rp13,34 miliar dari penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran lalu, dan Polri Rp6,1 miliar melalui penerbitan STNK.

PNBP Aset, Piutang, dan Lelang mencatat realisasi Rp4,5 miliar atau 4,86% dari target. PNBP Aset tumbuh 28,57% secara tahunan, didorong oleh sewa tanah dan bangunan. PNBP Piutang Negara meningkat 29,61%, terutama dari pembayaran angsuran debitur usaha kecil yang memanfaatkan program keringanan hutang 2025.

Sementara, PNBP Lelang mengalami pertumbuhan signifikan 53,52% dengan realisasi Rp3,1 miliar. Pendapatan ini didominasi dari lelang eksekusi hak tanggungan, barang rampasan, dan harta pailit.

Kemudian, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp5,02 triliun atau 11,11% dari pagu yang naik 12,09% dari sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp3,45 triliun.

Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp61,63 miliar atau 2,45% dari pagu. Sementara, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,49 triliun atau 17,64% dari pagu, sedangkan DAK Fisik belum mencatatkan realisasi.

Dana Desa juga menunjukkan progres dengan realisasi Rp11,92 miliar atau 0,26% dari pagu. Adapun Insentif Fiskal hingga saat ini belum terdapat realisasi.

Dukungan APBN terhadap sektor UMKM juga terlihat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp1,08 triliun kepada lebih dari 20 ribu debitur. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp407,5 juta kepada 28 debitur dengan rentang pinjaman Rp2,5 juta hingga Rp5 juta.

Perwakilan Kemenkeu Sumut yakni Kepala Kanwil DJKN Dodok Dwi Handoko sekaligus sebagai Kepala Perwakilan, Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJBC, Sugeng Apriyanto, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Indra Soeparjanto. (susan/hm18)