Medan, MISTAR.ID

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan usia produktif yang selama ini sulit mengakses dunia kerja formal.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat memberikan paparan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (19/6/2025).

“Kalau ada 1.700 SPPG di Sumut maka akan menimbulkan lapangan pekerjaan, 1.700 dikali 50. Akan ada kurang lebih seratus ribu pekerja di SPPG, di mana lebih dari 50 persen yang bekerja adalah ibu-ibu usia 35 sampai 45 tahun yang tidak mungkin bisa bekerja di tempat lain,” ujar Dadan.

Sinergi dengan UMKM dan Daur Ulang Minyak Jelantah

Program MBG juga akan menggandeng pelaku usaha lokal sebagai mitra penyedia bahan pangan. Dadan menyebutkan bahwa setiap SPPG akan menerima anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, di mana 85% di antaranya akan dibelanjakan untuk membeli bahan pangan lokal.

“Setiap unit dapur MBG akan bekerja sama dengan sedikitnya 15 pelaku usaha lokal, mulai dari pemasok beras, telur, bumbu dapur, sayur, buah, hingga penampung minyak jelantah,” tuturnya.

Ia menambahkan, satu dapur SPPG dapat mengonsumsi sekitar 800 liter minyak goreng per hari, dan sekitar 71% menjadi minyak jelantah. Limbah tersebut akan dijual dan dimanfaatkan sebagai bahan baku bioavtur (bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat) dengan harga jual sekitar Rp7.000 per liter.

Sementara itu, kebutuhan harian untuk masing-masing dapur MBG diperkirakan mencapai 200 kg beras, 3.000 butir telur, 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 450 liter susu.

“Ini potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan produksi lokal,” kata Dadan.

Anggaran Jumbo untuk Program MBG

Dadan juga menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperoleh anggaran besar untuk mendukung kelangsungan program MBG. Tahun 2025, BGN mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp71 triliun, ditambah tambahan Rp100 triliun.

“Tapi kemungkinan besar yang akan digunakan (dari tambahan) hanya Rp 50 triliun sehingga Badan Gizi Nasional akan menggunakan anggaran tahun 2025 ini Rp121 triliun,” ucapnya.

Sementara untuk tahun anggaran 2026, BGN akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp217 triliun, menjadikannya salah satu lembaga pemerintah dengan pengelolaan dana terbesar di Indonesia. (susan/hm27)