Pematangsiantar, MISTAR.ID

Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) sampai saat ini masih tidak terurus, selain itu DPRD Kota Pematangsiantar tidak menyetujui adanya penyertaan modal kepada perusahaan plat merah tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede mengatakan, pihaknya pernah memanggil jajaran direksi PD PAUS. Namun ketika itu, perusahaan tidak memiliki program selama setahun.

"Bagaimana kita menyertakan modal, tidak ada program mereka," kata Hendra, Senin (5/5/2025).

Ia meminta Wali Kota Pematangsiantar segera membahas bagaimana nasib PD PAUS ke depannya. Dia menyebut terdapat tiga opsi untuk PD PAUS, yakni membubarkan perusahaan, menggabungkan dengan perusahaan daerah lain, serta mengganti direksi.

Hendra menerangkan, opsi pembubaran berat untuk diambil, sebab pembentukannya melalui Peraturan Daerah (Perda) yang harus dibahas panjang. Kemudian untuk menggabungkan dengan perusahaan lain merupakan pilihan yang paling dimungkinkan.

"Kalau untuk mengganti direksi, sama saja itu gak akan ada perubahan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, untuk membenahi PD PAUS perlu adanya keterbukaan dari direksi dan Pemko Pematangsiantar. Selama ini, lanjut dia, permasalahan yang ada di dalam hanya dibuka sedikit-sedikit.

"Harus kita kuliti semua apa akar masalahnya, baru bisa kita cerita perbaikan. Apa yang mau diperbaiki, kalau tidak terbuka semua," ucapnya.

Ia mencontohkan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) yang sempat mengalami kondisi serupa. Namun setelah adanya keterbukaan informasi, perlahan-lahan masalah itu diselesaikan. "Sekarang sudah dividen PD PHJ, meskipun sedikit," kata Hendra.

Dia mendesak Wali Kota Wesly Silalahi turun tangan membahas kondisi PD PAUS bersama DPRD dan stakeholder lainnya. (gideon/hm16)