Hal positifnya, kata Darwin, kebijakan tersebut setidaknya membuktikan keberpihakan Prabowo terhadap pelaku UMKM.

“Apalagi UMKM merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan perekonomian dalam negeri,” ujarnya kepada mistar.id pada Kamis (7/11/24)

Kebijakan ini UMKM diyakini akan menimbulkan gairah baru untuk kembali berusaha. Tentu ini juga mampu memberi ruang meningkatkan pertumbuhan UMKM sekaligus mengurangi angka pengangguran.

“Program ini diharapkan sebagai langkah awal yang dapat mendorong UMKM untuk naik kelas. Dengan adanya penghapusan utang, UMKM dapat meningkatkan produksi karena tidak perlu menyisihkan uangnya untuk membayar utang,” tutur dia.

Baca juga:Tiga Syarat UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus

Sementara dampak negatifnya adalah jika bantuan yang digelontorkan tidak tepat sasaran, atau terjadi penyimpangan moral yang populer disebut moral hazard.

“Dampak negatifnya, ada potensi terjadinya moral hazard seperti UMKM yang tidak berhak menerima maupun menjadi tidak bertanggung jawab karena berfikir utang mereka akan dibayar pemerintah. Selain itu, jangan sampai kebijakan ini membuat UMKM justru menjadi tidak produktif karena merasa tidak memiliki tanggungan,” ungkapnya.

Ia pun berharap, jika kelak program ini berjalan, penyalurannya harus diawasi dan di teliti dengan cermat agar tepat sasaran bagi UMKM, penerima yang benar-benar dalam kesulitan dan ada keinginan untuk bangkit dalam usahanya.

Baca juga:Penghapusan Kredit Macet UMKM Dinilai Bisa Jadi Langkah Signifikan Tumbuhkan Ekonomi

Sebelumnya diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa kemarin menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan UMKM lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku UMKM yang terjerat utang macet dan membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan usaha serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. (abdi/hm17)