Proyek Provinsi Senilai Rp18,5 Miliar di Samosir Melewati Kontrak 69 Hari


Plang Pembangunan Mess Aek Rangat di Kabupaten Samosir, proyek milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (f:pangihutan/mistar)
Samosir, MISTAR.ID
Pembangunan Mess Aek Rangat di Kabupaten Samosir, proyek milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengalami keterlambatan yang signifikan. Proyek senilai Rp18,5 miliar yang dikerjakan oleh PT Central Tata Bangun ini seharusnya rampung dalam 180 hari kerja.
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pengerjaan dimulai pada 28 Juni 2024 dan dijadwalkan selesai pada 24 Desember 2024. Namun, hingga Senin, 3 Februari 2025, proyek masih belum tuntas. Artinya, pengerjaan telah melewati batas kontrak selama 69 hari.
Regulasi tegas mengatur batas waktu pelaksanaan proyek dengan sistem kontrak tahun tunggal. Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa proyek dengan pembiayaan tahun anggaran tunggal harus selesai dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya, proyek ini seharusnya selesai paling lambat 31 Desember 2024.
Ketentuan ini semakin diperjelas dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kontrak tahun tunggal berlaku untuk kegiatan yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.
Durasi pengerjaan harus mempertimbangkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan proyek secara efektif.
Secara umum, durasi kontrak proyek tahun tunggal ditetapkan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, dengan perhitungan hari kerja menggunakan sistem kalender, kecuali diatur lain dalam kontrak.
Jika proyek tak selesai hingga batas akhir tahun anggaran, maka pembayaran hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang sudah terpasang dan diterima melalui mekanisme serah terima sementara (provisional hand over/PHO).
Kontrak yang melewati tahun anggaran hanya diperbolehkan untuk proyek dengan sistem kontrak tahun jamak (multi years contract) dengan persetujuan pejabat berwenang.
Dengan keterlambatan proyek Mess Aek Rangat ini, konsekuensi administrasi dan hukum bagi kontraktor kini menjadi sorotan.
Terkait terlambatnya selesai proyek tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ilyas S Sitorus saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan siapa PPK proyek itu, ia membalas "Pekerjaan apa ya? Apakah mees atau apa? tanyanya.
Saat lebih lanjut ditanyakan nomor telepon PPK proyek tersebut, ia tidak membalas.
Tampak tukang proyek masih sedang bekerja melakukan pengelasan pintu besi. Menurut salah seorang tukang, proyek itu lebih kurang satu Minggu lagi baru selesai.
"Lebih kurang lah satu Minggu lagi bang selesai," kata tukang tersebut. (pangihutan/hm25)
PREVIOUS ARTICLE
Wali Kota Wesly: Kalau PT STTC Pindah, Bubar Siantar Ini