Tapteng, MISTAR. ID

Kepala Desa (Kades) Muara Bolak Saihot Pandiangan (50) menjadi korban penikaman oleh warganya sendiri berinisial HG (65) setelah sempat cekcok mulut yang berujung penganiayaan.

Peristiwa ini disebut berawal adanya protes warga terkait pengelolaan dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Zulkifli Simatupang, menanggapinya.

Ia mengingatkan, seluruh kepala desa agar tidak main-main dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa (DD). Sebab, pengelolaan DD jadi sorotan utama masyarakat, terutama penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk itu, Zulkifli berharap kepada seluruh Kades agar menerapkan asas transparansi dalam hal pengelolaan DD.

"Maksud transparansi adalah dengan terbuka menyusun penggunaan DD kepada masyarakat. Bentuknya bisa dalam papan informasi yang dipajang di depan kantor desa," ujar Zulkifli Simatupang, pada Rabu (26/2/25).

Ia menilai, peristiwa yang terjadi di Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, akibat dari efek ketidak transparanan Kades dalam mengelola DD, hingga masyarakat protes.

"Padahal, transparansi merupakan pilar utama untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan secara efektif serta akuntabel," katanya.

Menurutnya, guna menghindari peristiwa seperti yang terjadi di Desa Muara Bolak, pengelolaan DD harus kesepakatan Pemerintah Desa (Pemdes) dengan masyarakat, yang dituangkan dalam musyawarah desa (Musdes).

Selain itu, Zulkifli juga mengingatkan agar penggunaan DD selalu tepat sasaran, tidak fiktif, terutama penetapan nama-nama penerima BLT. Jika sudah ditetapkan, wajib dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sekali lagi kami ingatkan agar jangan main-main. Gunakan DD sesuai dengan perencanaannya," tegas Zulkifli

Sebelumnya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengaku prihatin atas terjadinya peristiwa tindak kekerasan dan penganiayaan yang berujung penikaman Kades Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong, Saihot Pandiangan (50) oleh warganya sendiri.

"Kita menyayangkan kejadian ini, padahal seharusnya permasalahan desa dapat diselesaikan secara bijak melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan bukan dengan kekerasan," ujar Masinton dalam pesan tertulisnya, Selasa (25/2/25). (feliks/hm27)