Tapteng, MISTAR.ID

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Marsada Treasury Awards yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga.

Kepala BPS Kabupaten Tapteng, Akhirul Miswar ME Nasution mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia menyebutkan, dalam ajang bergengsi ini, BPS Kabupaten Tapteng berhasil meraih lima penghargaan, yaitu peringkat pertama dalam Kategori Penilaian Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan APBN Terbaik.

Kemudian, peringkat kedua dalam Implementasi Marketplace Digital Payment Terbaik, peringkat kedua dalam Penerapan Transaksi Nontunai Terbaik.

Selanjutnya, peringkat ketiga dalam Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja Mitra KPPN Sibolga Periode Triwulan III Tahun 2024 dan peringkat kedua dalam Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja Mitra KPPN Sibolga Periode Triwulan IV Tahun 2024.

"Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Akhirul, Jumat (28/2/2025).

Ia menilai, dengan perolehan penghargaan ini, BPS Kabupaten Tapteng akan terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN serta implementasi digitalisasi dalam transaksi keuangan.

Dijelaskannya, Marsada Treasury Awards merupakan agenda tahunan yang digelar oleh KPPN Sibolga sebagai bentuk evaluasi sekaligus apresiasi terhadap satuan kerja mitra yang berhasil dalam pengelolaan keuangan negara.

"Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pengelolaan anggaran," jelasnya.

Akhirul menambahkan, dengan capaian ini, BPS Kabupaten Tapteng semakin mengukuhkan dirinya sebagai instansi yang profesional dan berintegritas dalam mengelola keuangan negara, sekaligus mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN di daerah. (feliks/hm17).