Medan, MISTAR.ID

Presidium Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) periode 1983-1989, Soekirman, menyebut demokrasi politik dan lingkungan (Sumut) membutuhkan perhatian.

Hal itu disampaikannya pada Pemaparan Catatan Tahunan Lingkungan Hidup Walhi Sumut 2024 dan Konsolidasi Masyarakat Sipil Sumut di Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, pada Selasa (17/12/24).

Soekirman mengatakan, baik buruknya lingkungan hidup di suatu wilayah akan sangat tergantung pada pemimpin.

“Dalam perhatian saya, politisi yang menggunakan uang terlalu banyak, ketika duduk di jabatan, tidak akan berjalan searah, malah akan berjalan berbalik,” katanya.

Mantan Bupati Serdang Bedagai itu juga mengatakan, banyak peraturan terkait lingkungan yang menghambat telah diubah atau dilanggar.

Baca juga: Walhi Minta Pemerintah Lebih Serius Atasi Masalah Lingkungan di Sumut

“Makanya kalau mewariskan kepada anak cucu, rasanya ngeri kita,” ucapnya.

Lebih lanjut Soekirman menilai, beberapa kebijakan lingkungan hanya cantik secara seremonial, konsep, dan menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN).

“Ada RAN HAM dan RAN Gerakan Rumah Kaca, tapi itu hanya RAN saja. Artinya tidak ada kemajuan apalagi progres dari organisasi masyarakat sipil,” jelasnya.

Indeks Desa Membangun, katanya, juga termasuk ke dalam RAN dan memuat beberapa hal, yaitu ketahanan ekonomi desa, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan.

Saat ini, Sumut hanya berada di urutan ke-29 dalam Indeks Desa Membangun, hanya lebih baik dari NTT dan Papua.

“Selama 20 tahun prestasi lingkungan hidup di desa tidak berkembang. Inilah kondisi yang ada, Indeks Desa Membangun kita, parah. Regulasi dan peraturan kita memang dimatikan,” tandasnya. (amita/hm27)