Simalungun, MISTAR.ID

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Simalungun dari Januari hingga November 2024 mencapai 65,51 persen. Hal ini pun dinilai masih rendah mengingat akan berakhirnya tahun 2024 yang menyisakan hitungan bulan.

Realisasi APBD murni ini pun dilansir mistar dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID)https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd. Realisasi APBD Simalungun sampai dengan Juli 2024 data diterima SIKD per 10 November 2024 sebesar 65,51 persen.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Samrin Steven Girsang, menyampaikan bahwa menjelang berakhirnya tahun 2024 dan dinas-dinas terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun agar dapat menyerap anggaran tersebut dengan baik.

“Sebenarnya kita ingin itu segera direalisasikan karena bagaimanapun juga untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Simalungun,” ujar Samrin Steven Girsang, Senin (11/11/24).

Baca juga: Paripurna Pertanggungjawaban APBD Simalungun 2023 Dianggap Tak Sah, Pemkab Pakai Perkada

Diketahui, belanja daerah ini mencakup berbagai komponen, termasuk belanja operasi dan belanja modal yang diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Samrin Steven Girsang juga menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang berbasis pada program untuk memastikan alokasi dana bagi program yang bermanfaat.

“Anggaran ini kita harapkan agar diserap oleh Dinas (OPD) terkait dan segera melakukan sinkronisasi, terkait anggaran-anggaran masing-masing OPD,” ujarnya.

“Jangan juga karena situasi politik saat ini menghambat pembangunan yang ada di Kabupaten Simalungun,” ujarnya lagi.

Sementara itu, lewat pembahasan yang dilakukan dewan. Terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pun dinas yang penyerapan anggarannya dinilai masih rendah. Hal ini pun terjadi pada dinas yang memiliki pas anggaran yang cukup besar.

Baca juga: Realisasi APBD Simalungun Tahun 2024, BPKPD Hanya Ungkap Begini

“Utamanya di Dinas Pendidikan, karena di situ pos anggaran terbesar. Ada juga di Dinas PUPR yang juga belum terlaksana,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Bona Uli Rajagukguk, berharap di masa menjelang akhir tahun ini realisasi APBD murni Simalungun tahun 2024 bisa terealisasi dengan baik. Dimana P – APBD pun juga batal disahkan.

“Kalau masih rendah penyerapan anggaran, berarti tidak fokus jalankan pemerintahan. Kita harapkan agar program-program itu dapat diselesaikan sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Lanjut Bona lagi, Pemkab Simalungun juga diharapkan dapat jalankan pemerintahan dengan baik dan juga fokus sehingga apa yang sudah diprogramkan bisa berjalan
untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Simalungun.

“Kalau realisasi APBD rendah. Berarti tidak fokus menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun Frans Novendy Saragih, belum berhasil dikonfirmasi. (hamzah/hm25)