Simalungun, MISTAR.ID

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Simalungun memiliki peran yang sangat penting dalam program penurunan stunting, terutama di tahun 2025.

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Simalungun, Gimbrot Sinaga mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi lanjut terkait Stunting dari Kementerian. Dan kemungkinan bakal ada peraturan baru dari Menteri yang saat ini.

"Sesuai program kita, kita akan membentuk Gerakan Bapak Asuh dan Ibu Asuh Stunting (Genting). Kalau kemarin kan, ada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Untuk yang sekarang, minggu depan sudah kita bentuk," ujar Gimbrot, Jumat (28/2/2025).

Dalam pelaksanaan penurunan Stunting, disampaikan Gimbrot lagi bahwa terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, seperti Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN) bakal terlibat.

"DPMPN ini akan memberikan makanan tambahan lewat Dana Desa. Kalau Dinas Kesehatan juga akan memberikan makanan tambahan, Pos Yandu, dan penimbangan berat badan bayi. Jadi mereka nanti rutin menimbang setiap bulan," ucapnya.

Disinggung terkait peran Dinas PPKB dalam penurunan Stunting di tahun 2025, Gimbrot menyampaikan, pihaknya bakal menjadi pengontrol dan juga mengumpulkan data terkait jumlah Stunting di Simalungun.

"Kita lah sebagai kontrolnya. Jadi kita yang kumpulkan data bagaimana dari Dana Desa, bagaimana dari Dinas Kesehatan," ucapnya.

Gimbrot menyampaikan, penanganan Stunting dan capaian saat ini sudah ada penilaiannya. Hanya saja hasil penilaiannya belum keluar dari Kemenkes tentang berapa angka Stunting di Simalungun.

"Tahun 2025, target penurunan Stunting belum ada. Tahun 2024, angka Stunting berada di 17, 3 persen. Mungkin nanti diumumkan apakah capaian Stunting kita masih sama dengan tahun 2024, atau nantinya ada perubah," ujarnya. (hamzah/hm27)