Simalungun, MISTAR.ID

Komisi IV DPRD Simalungun akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna mencari solusi terkait polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lulus seleksi tahap pertama tahun anggaran 2024 di wilayah Habonaron do Bona.

Ketua Komisi IV DPRD Simalungun, Abdul Rajak Siregar, menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan di ruang Paripurna, Senin (3/3/2025)."Dalam waktu dekat ini, kami akan berkoordinasi dengan Kemenpan-RB. Jika nanti diperlukan, Panitia Khusus (Pansus) bisa saja dibentuk setelah diskusi lebih lanjut," ujar Abdul Rajak.

Terkait dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK, politisi Partai Golkar ini menegaskan hingga saat ini hal tersebut masih sebatas isu.

Ia menyebut bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melaksanakan seleksi berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk menerima pelamar umum sesuai ketentuan.

"BKPSDM sudah bekerja sesuai regulasi, dan kita tidak bisa langsung menyalahkan mereka. Justru, kita harus mengapresiasi karena proses pengangkatan sekitar 5.000 orang ini tidak mudah," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan seleksi PPPK mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2024.

Komisi IV DPRD Simalungun berharap melalui koordinasi dengan Kemenpan-RB, dapat ditemukan solusi terbaik bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi agar kebijakan yang diambil tetap adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Simalungun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKPSDM Simalungun terkait tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK. Rapat berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun pada Senin (24/2/2025). (indra/hm25)