Sunday, February 2, 2025
logo-mistar
Union
SIMALUNGUN

Kepala BPKPD Simalungun Sebut Realisasi APBD Tahun 2024 di Atas 90 Persen

journalist-avatar-top
By
Sunday, February 2, 2025 20:28
64
kepala_bpkpd_simalungun_sebut_realisasi_apbd_tahun_2024_di_atas_90_persen

Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Frans Saragih. (f: dok/mistar)

Indocafe

Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mencatat laporan realisasi anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari APBD tahun 2024 mencapai di atas 90 persen.

Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Frans Saragih menyampaikan bahwa APBD yang diperuntukan untuk menopang kinerja para SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungun telah terealisasi.

"Saya gak pegang data, yang pasti angkanya di atas 90 persen untuk realisasi APBD Simalungun tahun 2024," ujar Frans, Minggu (2/2/25).

Frans mengatakan, selama kurun waktu tahun 2024 APBD Simalungun telah terealisasi secara baik di SPKP masing-masing. Namun, Frans juga menyebut bahwa belanja transferan dari pusat saja yang berkurang di tahun tersebut.

"Dan untuk anggaran yang dikelola oleh SKPD pun berjalan normal semuanya," katanya.

Sementara itu, dilansir dari Portal Data SIKD bahwa dari total anggaran tahun 2024 Kabupaten Simalungun sebesar Rp2.781,17 M, realisasi belanja atau anggaran yang diserap total sebesar Rp2.604,29 M atau setara dengan 93,64 persen.

Adapun rincian pendapatan daerah sebesar Rp2.781.171.448.903. Pendapatan Transfer Rp2.547.446.208.479 dan Lain-lain. Pendapatan sah Rp39.331.201.000. Sedangkan untuk belanja sebesar Rp2.803.671.448.903 dan Penerimaan Pembiayaan Rp30.000.000.000.

Anggaran tersebut dirancang untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun melalui kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur.

Terhadap anggaran tersebut juga dilakukan rasionalisasi dan perubahan terkait alokasi anggaran atau nomenklatur di beberapa SPKD seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagori, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanian. (hamzah/hm24)

journalist-avatar-bottomRedaktur Syahrial Siregar