Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah berencana mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, yang akan disertai dengan ujian untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif.

Rencana ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menegaskan bahwa penjurusan kembali diterapkan seiring hadirnya Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Menanggapi hal ini, Pengamat Pendidikan dari Universitas Simalungun, Dr. Bismar Sibuea, menyatakan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan menteri dan jajaran pasti telah melalui perumusan yang matang.

"Kita tidak perlu meragukan kepakaran mereka. Sama seperti Kurikulum Merdeka sebelumnya yang digagas Pak Nadiem, tentu sudah melalui perhitungan yang konkret," kata Bismar, Jumat (25/4/2025).

Meski demikian, ia menekankan pentingnya melihat kondisi nyata di seluruh wilayah Indonesia. Setiap perubahan kurikulum memerlukan waktu untuk penyesuaian, penerapan, dan adaptasi.

"Tahapan implementasi seperti sosialisasi, pelatihan, dan program pendukung lainnya pasti membutuhkan anggaran besar, apalagi mencakup seluruh Indonesia. Kita juga harus jujur bahwa Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya terealisasi di semua daerah," jelasnya.

Bismar menyoroti adanya kesenjangan implementasi pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal.

"Masih ada daerah yang baru 20 persen menjalankan kurikulum sebelumnya. Apalagi di wilayah terpencil dan terpinggir," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem pendidikan seharusnya tidak melupakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau program A sudah berjalan di Pulau Jawa, tapi di daerah lain belum tersentuh, maka keadilan sosial itu belum terasa. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah sudah digelontorkan, tapi di daerah belum ada dampaknya," ujarnya.

Untuk wilayah Sumatera Utara, ia berharap penerapan sistem pendidikan yang baru dapat dilakukan secara merata.

"Kita harapkan penerapannya bisa serentak dan merata dengan wilayah lain. Jangan ada ketimpangan," ujarnya (abdi/hm17)