Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kota Pematangsiantar selama ini dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi. Namun, di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, nilai-nilai pluralisme menghadapi berbagai tantangan.

Menyoroti hal tersebut, kelompok mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri Mata Publik berkolaborasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers dan Sastra serta UKM Kesenian Budaya dan Musik (KBM) Universitas Simalungun (USI) menggelar diskusi publik, Jumat (28/2/2025).

Diskusi publik bertajuk Toleransi sebagai Identitas Siantar: Merawat Pluralisme di Tengah Tantangan Zaman ini menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota DPD RI Penrad Siagian, Direktur Pascasarjana USI Hisarma Saragih, serta aktivis perempuan Azilah Siregar.

Dalam acara yang digelar di Aula Serbaguna Pemko Pematangsiantar dan dipandu moderator, Imran Nasution tersebut, Penrad Siagian menekankan bahwa Indonesia lahir dari keberagaman suku, agama, dan budaya. Namun, ancaman intoleransi muncul ketika suatu kelompok merasa diperlakukan tidak adil.

"Ketika ketidakadilan itu tidak dirasakan, maka akan menjadi intoleran bagi kelompok lain," ujarnya.

Sementara itu, Hisarma Saragih menyebut toleransi telah menjadi bagian dari identitas Pematangsiantar sejak lama. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai rumah ibadah dalam satu kawasan, seperti Masjid Raya, Gereja GKPS Sudirman, Gereja HKBP, Vihara, dan Pura.

"Jangan sampai karena kepentingan sesaat, toleransi yang telah kita jaga berganti," katanya.

Menurut Hisarma, merawat pluralisme di Kota Pematangsiantar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghormati perbedaan, menjaga kerukunan antarumat beragama, menjauhi diskriminasi, serta menjalin kebersamaan dalam segala situasi.

"Sikap empati juga penting. Kita harus mampu merasakan perasaan orang lain agar lebih menghargai keberagaman," ujarnya.

Selanjutnya, Azilah berpendapat bahwa toleransi memiliki empat tingkatan. Ada yang bersifat pasif, dimana seseorang hanya menerima keberagaman tanpa terlibat aktif. Ada pula yang menikmatinya, merayakannya, hingga yang paling tinggi, yaitu turut melindungi keberagaman.

"Keberagaman harus kita upayakan dan rayakan, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat," katanya.

Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswi USI, Aliya, dari Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, bertanya apakah kebebasan berpendapat dapat mengancam harmoni sosial.

Menanggapi hal itu, Penrad menegaskan, harmoni tidak bisa diwujudkan dengan mengekang kebebasan berpendapat dan beragama.

"Jika negara abai terhadap hak-hak warga, yang terjadi adalah hukum rimba dan munculnya kelompok tertindas," tutur Penrad.

Hisarma menambahkan, masyarakat harus lebih bijak dalam memilih pemimpin agar tidak terjadi ketimpangan yang berujung pada intoleransi.

"Jangan memilih pemimpin yang menggunakan uang, karena itu bisa menciptakan ketidakadilan. Persoalannya sekarang, yang baik itu sudah pasti benar, tetapi yang benar belum tentu baik," ujarnya mengakhiri.

Band asal Pematangsiantar, Rumput Liar dan anggota Pers USI turut meramaikan kegiatan dengan menampilkan lagu dan musikalisasi puisi.

Diskusi ini menegaskan, toleransi bukan hanya sekadar sikap, tetapi identitas yang harus terus dirawat agar Pematangsiantar tetap menjadi kota yang menjunjung tinggi keberagaman dan harmoni sosial. (indra/hm27)