Jakarta, MISTAR.ID

Usulan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menuai sorotan. Salah satunya dari Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta menganggap itu merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia, jika benar-benar diterapkan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono saat menyoroti usulan penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.

Baca juga : Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Masinton: Hilangkan Hak Demokrasi

“Penunjukan Gubernur oleh Presiden merupakan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Demokrat Jakarta berpendapat bahwa Gubernur DKJ haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung agar memiliki legitimasi yang kuat,” jelas Mujiyono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/23).

Menurutnya, pemimpin Jakarta ketika tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara tetap harus memiliki legitimasi yang kuat.

Untuk itu, lanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di wilayahnya.