Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wacana perubahan sistem kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung menjadi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat beragam komentar, salah satunya Partai NasDem Kota Pematangsiantar.

Ketua DPD NasDem Pematangsiantar, Frans Herbert Siahaan menyebut, terdapat keuntungan dan kerugian dalam sistem pemilihan melalui DPRD. “Salah satunya demokrasi yang sebelumnya mutlak di tangan rakyat menjadi tergerus,” kata Frans, Kamis (19/12/24).

Pun begitu, anggota DPRD Pematangsiantar periode 2019-2024 ini menilai perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai wacana tersebut. Dia menyebut, tidak perlu terburu-buru dalam merubah sistem yang sudah terjadi bertahun-tahun.

“Sebenarnya ini kan pembahasan tingkat tinggi, di pusat. Kita di daerah ini hanya mengikuti apa perintah pimpinan nasional,” ujarnya.

Frans mengakui jika pemilihan umum memiliki kekurangan, terlebih lagi mengenai cost politik. “Itu hanya pendapatku pribadi lah,” sebutnya.

Baca Juga : PDI Perjuangan Kota Siantar Tak Sepakat Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD masing-masing. Partai Banteng ini berpendapat suara rakyat mutlak untuk menentukan pemimpinnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan, Timbul Marganda Lingga menyebut perlu adanya evaluasi terhadap Pemilu proses penjaringan bakal calon untuk menekan tingginya ongkos politik.

Dia juga tak membantah, selain dari calon kepala daerah itu sendiri, APBD masing-masing kota juga dikeluarkan cukup besar untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah.

“Semua juga tahu kalau banyak biaya, tapi jangan langsung dikembalikan ke DPRD. Kita harus melihat dimana kekurangannya. Prinsip kami mutlak, suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Timbul, Senin (16/12/24). (gideon/hm24)