Simalungun, MISTAR.ID

Pada tanggal 25 September 2024 lalu, para anggota DPRD Kabupaten Simalungun sudah dilantik. Namun sampai hari ini, Kamis (6/2/25), Partai Golkar belum kunjung menyerahkan rekomendasi terkait pimpinan DPRD.

Seperti disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Simalungun, Marolop Silalahi, terkait penunjukan pimpinan definitif DPRD Simalungun periode 2024-2029.

"Sampai hari ini belum ada kita terima surat rekomendasi dari Golkar. Kalau sudah kita terima, pasti langsung tersebar informasinya," kata Marolop, pada Kamis (6/2/25) pagi.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, menyatakan bahwa partainya akan segera menyerahkan surat keputusan tersebut ke Sekretariat Dewan (Setwan).

Namun hingga kini, rekomendasi yang menentukan calon pimpinan DPRD dari partai berlambang pohon beringin itu belum juga diberikan.

Keterlambatan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Muldri Pasaribu.

Ia menilai bahwa lambatnya penetapan pimpinan DPRD Simalungun merupakan pelanggaran etis dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Kalau tidak bicara hukum, maka bicara etika. Memang secara norma tidak ada aturan yang mengikat, tetapi secara etis, pelantikan pimpinan DPRD seharusnya menjadi prioritas," tuturnya.

"Mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat," imbuh Muldri.

Ketidakjelasan penetapan pimpinan definitif dinilai dapat menghambat efektivitas kerja lembaga legislatif dalam menjalankan tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran di Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, posisi tiga wakil pimpinan DPRD Kabupaten Simalungun sudah dikukuhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Erika Sari Emsah Ginting, pada 9 Desember 2024 lalu. (indra/hm27)