Medan, MISTAR.ID

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) turut menanggapi keterlibatan 131 penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terlapor dalam dugaan pelanggaran.

Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengatakan para terlapor berasal dari level desa ataupun kecamatan.

“Kalau kita coba cek datanya itu, para terlapor berasal dari level desa atau kecamatan, yang berarti persoalan teknis kan. Kalau persoalan teknis harus kita lihat bagaimana kesiapan, proses, hingga penguatannya,” ujarnya kepada mistar.id, Jumat (22/11/24).

Baca juga : Bawaslu Sumut Ungkap Pelanggaran Tahapan Pilkada, Terbanyak di Nisel

Saut mengatakan jika dari jauh hari hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk kedepannya, sebelum pelaksanaan tahapan teknis.

“Agar hal tersebut tidak terulang kembali, kita harus bisa menyiapkan para penyelenggara pemilu dalam tahapan viral seperti pendaftaran, proses distribusi logistik, masa kampanye dan lainnya,” ucapnya.

Sebelumnya Bawaslu Sumut melalui datanya sudah mencatat 245 laporan dugaan pelanggaran.

Baca juga : Bawaslu Dairi Akan Dilaporkan PDIP ke DKPP

“Maka jauh hari, sudah bisa lebih kita lakukan penguatan dan sudah kita lengkapi. Sehingga kasus seperti laporan-laporan seperti ini tidak terulang atau paling tidak bisa kita kurangi,” lanjutnya.

Jumlah terlapor dari data tersebut diklasifikasikan yaitu 30 masyarakat umum, 131 penyelenggara pemilu, 44 Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, bupati dan wakil bupati, hingga walikota dan wakil walikota. 49 calon bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikot, tim pemenangan dan partai politik. (berry/hm18)