Debat Publik PSU Gorontalo Utara Berlangsung Tanpa Kehadiran Seluruh Paslon
KPU Gorontalo Utara menggelar debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam pemungutan suara ulang (PSU) tanpa dihadiri para pasangan calon. (f: ant/mistar)
Jakarta, MISTAR.ID
Debat publik pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Gorontalo Utara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (13/4/2025) malam pukul 20.00 WITA berlangsung tanpa dihadiri satu pun pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Seluruh paslon memilih untuk tidak hadir dan menyampaikan alasan masing-masing.
Calon bupati nomor urut 1, Roni Imran, menyatakan ketidakhadirannya berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan pilihan kepada paslon untuk melaksanakan kampanye atau mengikuti debat.
"Dalam putusan MK, paslon diberi kesempatan untuk memilih antara kampanye atau debat. Kami memilih berkampanye," ujar Roni.
Ia juga menyebut alasan efisiensi anggaran sebagai pertimbangan. Selain itu, menurutnya, debat seharusnya menjadi panggung bagi calon nomor urut 3 yang belum tampil optimal pada debat sebelumnya.
"Kalau paslon nomor urut 3 pun tidak hadir, kami merasa tidak perlu hadir juga karena visi dan misi sudah kami sampaikan pada debat sebelumnya," katanya.
Roni juga menyayangkan keputusan KPU tetap menggelar debat, meski sifatnya opsional sesuai putusan MK.
"Sekali lagi kami memilih berkampanye agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran. Jangan sampai nanti PSU harus diulang lagi hanya karena debat ini. Apalagi jika materinya sama dengan sebelumnya," ucapnya.
Sementara itu, LO paslon nomor urut 2 Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, yakni Indra Nodu, menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada KPU terkait alasan ketidakhadiran dalam debat.
Adapun paslon nomor urut 3, Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, juga memilih absen dari debat. LO mereka, Efendi Dali, mengatakan keputusan itu sudah disampaikan kepada KPU tiga hari sebelum pelaksanaan debat.
"Alasan kami tidak hadir karena pertimbangan efisiensi anggaran dan menghindari potensi gangguan keamanan menjelang hari pemungutan suara," kata Efendi.
"Kami prihatin terhadap kondisi keuangan daerah. Maka kami harap KPU dapat lebih hemat dan tidak menggelar kegiatan yang justru terkesan menghamburkan anggaran," lanjutnya.
Ketua KPU Gorontalo Utara, Sofyan Jakfar, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan debat meski tanpa kehadiran para calon. “Alhamdulillah, debat tetap terlaksana walau tidak dihadiri oleh para paslon,” ujarnya.
Menurutnya, paslon nomor urut 2 menyampaikan alasan secara resmi dan tertulis. Sedangkan paslon nomor urut 1 dan 3 hanya menyampaikan ketidakhadiran melalui komunikasi via telepon.
Ia juga menjelaskan bahwa paslon nomor urut 3 telah lebih dahulu menginformasikan ketidakhadiran melalui hasil rapat bersama partai pengusung.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas (HP2H) Bawaslu Gorontalo Utara, Fadli Bukoting, menyatakan bahwa debat publik merupakan bagian dari metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Bawaslu, kata dia, akan mencermati pelaksanaan debat tersebut sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye. (mtr/hm24)
