Anggota DPR Minta Bansos Jangan Sampai jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Anggota Dpr Minta Bansos Jangan Sampai Jadi Alat Politik Di Pilkada 2024
Jakarta, MISTAR.ID
Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana meminta agar Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) jangan sampai jadi alat politik menjelang Pilkada tahun 2024 ini.
Kemensos diingatkan untuk mencegah bansos yang disalurkan itu dimanfaatkan sebagai alat politik oleh oknum tertentu. Seperti disampaikan Ketut Kariyasa dalam rapat kerja bersama Mensos, Saifullah Yusuf.
“Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang Pilkada,” ujar Ketut Kariyasa di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir media antara, pada Selasa (12/11/24).
Baca juga: PT. Pos Masih Menyalurkan Bansos Kemensos di Pematangsiantar Hingga Minggu Ini
Masih kata Ketut Kariyasa, pelaksanaan Pilkada seperti saat sekarang ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos, untuk memenangkan oknum calon tertentu di Pilkada yang akan dihelat 27 November 2024.
“Sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memilih memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur,” cecarnya.
Sebelumnya Mensos, Saifullah Yusuf menyampaikan, integrasi data tunggal terpadu terkait dengan penerima bansos menjadi solusi untuk mengurangi bias penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Korupsi Bansos Presiden, Terungkap Saat OTT Pejabat Kemensos Tahun 2020
Saifullah mengakui usulan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan untuk penyaluran berbagai bansos dari Kemensos memang masih memiliki bias.
Masih memiliki bias, kata Saifullah, adalah antara data di dalam sistem dengan informasi di lapangan, mengingat usulan data tersebut datang dari bermacam latar belakang.
“Bukan tidak tepat sasaran, jadi ya ada biasnya lah karena kan ada yang meninggal, kadang belum dilaporkan. Ada yang sudah pindah tempat, belum melapor sehingga bantuannya tetap ke situ kan gak boleh,” ujarnya.
Maka itulah, Presiden meminta supaya kami bisa mewujudkan data tunggal itu,” imbuh Saifullah usai kegiatan Penyerahan Bantuan Hasil Respon Kasus bersama KitaBisa di Jakarta Timur. (ant/hm27)