Jakarta, MISTAR.ID

Sebanyak 24 daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mencatatkan rekor terbanyak dalam sejarah Republik Indonesia (RI).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa 24 daerah yang harus menggelar PSU ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

"Saya kira ini sejarah, dalam sejarah Indonesia, paling banyak yang diulang lagi," kata Doli, belum lama ini.

Dia menjelaskan, berbagai masalah yang muncul dalam Pilkada dan Pemilu akan menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI maupun pemerintah untuk memperbaiki sistem politik. Menurutnya, perbaikan sistem politik di Indonesia sudah sangat mendesak.

Doli juga menyoroti ketidakcermatan penyelenggara Pemilu yang menyebabkan perlunya PSU. Selain itu, dia mengkritik MK yang seharusnya hanya mengadili perkara, tetapi malah mengeluarkan putusan yang di luar kewenangannya.

Ia pun mempertanyakan apakah Pemilu yang telah digelar sebanyak enam kali sejak masa reformasi sudah sesuai dengan tujuannya, karena menurutnya, sejauh ini pesta demokrasi belum mengarah pada substansi yang diharapkan.

"Memang kita sudah saatnya berpikir untuk membuat sistem, apapun sistem di dalam negara kita," katanya.

Menurut Doli, sistem demokrasi di Tanah Air kemungkinan sudah kehilangan arah atau menjadi ahistoris. Ia menyebutkan bahwa sistem Pemilu di Indonesia kerap diubah-ubah di tengah perjalanan menuju musim Pemilu.

"Kita harus berani melakukan perubahan atau penyempurnaan, bukan hanya pada level undang-undang, tapi juga mulai berpikir tentang amendemen UUD 1945," tambahnya.

Sementara itu, dalam putusannya, MK mengabulkan 26 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), yang terdiri dari 24 daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU secara keseluruhan atau sebagian. Satu daerah lainnya diperintahkan untuk menggelar rekapitulasi suara ulang, sementara satu daerah lainnya diminta melakukan perbaikan administratif. (mtr/hm24)