Empat Terdakwa Korupsi Proyek Rp3,7M di Madina Divonis 1 Tahun Penjara
Keempat terdakwa kasus korupsi konstruksi ruas Jalan Muarasoma–Simpang Gambir Kabupaten Madina saat menjalani sidang putusan. (f:deddy/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Empat terdakwa kasus korupsi proyek konstruksi ruas Jalan Muarasoma–Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal (Madina) divonis 1 (satu) tahun penjara.
Adapun keempat terdakwa antara lainnya adalah Andi Hakim Matondang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Marwan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Kemudian, Suhaini Aritonang selaku Konsultan Supervisor, dan Martua Pandapotan Siregar selaku Direktur Utama (Dirut) PT Erika Mila Bersama (EMB).
Vonis kepada mereka dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang diketuai Zufida Hanum.
Zufida meyakini para terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp3.740.431.580 (Rp3,7 miliar lebih) sebagaimana dakwaan subsider.
Dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 Tentang yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun," ucap Zufida di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Tipikor pada PN Medan, pada Kamis (20/2/25).
Selain penjara, hakim juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Baca Juga: Kejatisu Terima Pengembalian UP Rp3,7 Miliar dari Kasus Dugaan Korupsi Smart Airport Kualanamu
Hakim mengatakan, keadaan yang memberatkan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
"Keadaan yang meringankan, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara," ujarnya.
Setelah membacakan putusan, selanjutnya hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada para terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk pikir-pikir terkait mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan atau tidak.
Putusan hakim tersebut diketahui lebih ringan daripada tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut para terdakwa 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara serta denda sejumlah Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. (deddy/hm27)
