Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Koperasi (MenKop), Budi Arie Setiadi, menjelaskan sejumlah faktor penyebab peternak sapi perah di Boyolali dan Pasuruan membuang hasil panen susunya.

Hasil panen susu dibuang karena harganya saat ini sedang anjlok. Budi bilang, impor susu terbesar di Indonesia saat ini yaitu Selandia Baru dengan produksi susu sebanyak 21,3 juta ton.

Berdasarkan data pemerintah Indonesia, konsumsi susu nasional pada tahun 2022dan 2023 masing-masing sebesar 4,4 juta ton dan 4,6 juta ton.

Sedangkan data perdagangan eksisting (USDA tahun 2023) konsumsi susu nasional tahun 2022 dan 2023 sebesar 4,44 juta ton dan 3,7 juta ton.

Baca juga: Indonesia dan Brasil Kerja Sama Kembangkan 100 Ribu Sapi Perah Tropis

Sementara produksi susu sapi nasional hanya sebanyak 837.223 ton atau hanya 20 persen, dan sisanya dipasok susu impor sebesar 80 persen.

Sementara, Selandia Baru dan Australia memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia. Yaitu menghapuskan bea masuk pada produk susu.

“Sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5 persen lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global,” ujar Budi dilansir media rri, pada Selasa (12/11/24).

“Karena itu, ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada,” sambungnya.

Ia mengatakan, kondisi itu diperparah dengan para Industri Pengolahan Susu (IPS) yang mengimpor berupa susu bubuk (skim).

Baca juga: Pemerintah Akan Wajibkan Industri Serap Susu Lokal

Impor susu bubuk itu, kata Budi, membuat para peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian di mana harga susu segar lebih murah.

“Saat ini harganya mencapai Rp7.000. Padahal idealnya adalah Rp9.000,” sebut Budi.

Karenanya, lanjut Budi, Kementerian Koperasi telah mempersiapkan langkah strategis yang akan diambil untuk mendukung industri susu segar di Indonesia.

“Terutama dalam konteks pembinaan koperasi yang bergerak dalam produksi dan perdagangan susu,” ujarnya.

Adapun langkah strategis dimaksud, kata Budi, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (rri/hm27)