Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta pendampingan dari KPK untuk beberapa program utama di Kementerian Agama (Kemenag), termasuk pengelolaan ibadah haji dan sektor pendidikan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11/24), Nasaruddin menegaskan pentingnya keterlibatan KPK dalam mendukung program-program Kemenag, khususnya dalam bidang pencegahan korupsi.

“Kami minta betul kepada KPK mendampingi kami dalam menjalankan beberapa program, termasuk masalah haji dan masalah pendidikan,” ujarnya.

Nasaruddin berharap KPK dapat berkolaborasi dengan Kemenag dalam upaya pencegahan korupsi dan juga dalam pendidikan antikorupsi, mengingat Kemenag memiliki struktur organisasi yang tersebar dari pusat hingga daerah.

Baca Juga : Penyelenggaraan Haji 2025 Masih Ditangani Kemenag

Pendampingan ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi, monitoring, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang rentan korupsi, terutama di tingkat daerah.

Dia menambahkan bahwa Kemenag memiliki tugas yang cukup teknis, termasuk pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang membutuhkan perhatian lebih. “Maka itu, kami mohon kerja sama yang bagus dalam hal pencegahan korupsi, termasuk pendidikan dan pendampingan di daerah,” ungkapnya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa KPK siap untuk memperbarui dan mengaktifkan kembali MoU yang sebelumnya telah ditandatangani dengan Kemenag.

Ghufron menjelaskan bahwa kerja sama antara KPK dan Kemenag telah berlangsung dalam beberapa bidang, termasuk peningkatan pendidikan antikorupsi di jaringan pendidikan agama, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.