Jakarta, MISTAR.ID

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menilai masyarakat terkejut dengan kebijakan baru yang diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, hal tersebut yang memicu gelombang aksi unjuk rasa dengan tajuk 'Indonesia Gelap'. Ia juga menilai bahwa respon publik terhadap kebijakan tersebut terkesan berlebihan.

"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal, sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/25).

Sekjen Partai Gerindra itu menambahkan bahwa reaksi serupa juga terjadi di dalam pemerintahan. Salah satunya adalah efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari kementerian/lembaga dan dana transfer daerah.

"Reaksi itu tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya terkait penghematan anggaran. Kemudian sekarang ada pengetatan anggaran, yang menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ucapnya.

Muzani memahami bahwa aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara. Ia juga meyakini pemerintah akan mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Namun, ia berpendapat bahwa publik salah paham dengan kebijakan pemerintah saat ini.

"Tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal, sebagaimana yang dipidatokan oleh Pak Prabowo, yang juga kalian semuanya sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah untuk jangka panjang bagi Indonesia, termasuk untuk kita semuanya," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyatakan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap orang dalam berdemokrasi. Menurutnya, aksi tersebut adalah cara yang lumrah dilakukan oleh mahasiswa.

"Ya, itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik, menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu memang ciri khas mahasiswa," kata Adies.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan bahwa setiap mahasiswa pada zamannya pernah melakukan unjuk rasa. Namun, ia enggan memberikan respon terkait tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa.

"Sah-sah saja, itu kan aspirasi. Dulu kita juga begitu, saat kuliah menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara dan kreativitas masing-masing," ujarnya.

Aksi 'Indonesia Gelap' berlangsung di sejumlah daerah sejak Senin (17/2/25). Di Jakarta, aksi puncak akan digelar pada Kamis (20/2/25) di depan Istana Negara.

Terdapat 13 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi pada Senin, di antaranya meminta pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Selain itu, mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), serta memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak. (mtr/hm24)