Jakarta, MISTAR.ID

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan mengelola aset senilai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (Rp325,8 triliun), menuai sejumlah kontoversi.

1. Keterlibatan Keponakan Luhut

Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah keberadaan Pandu Patria Sjahrir, keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam struktur Danantara. Saat ini, Pandu menjabat sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia.

Meski demikian, peran dan jabatan Pandu dalam Danantara belum diumumkan secara resmi. Namanya mulai mencuat setelah ia menghadiri rapat pembahasan pembiayaan program tiga juta rumah di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Maruarar sempat memperkenalkan Pandu kepada media dengan menyebutnya berasal dari Danantara.

"Pak Pandu dari Danantara, silahkan," ujar Maruarar, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Pandu juga terlihat menghadiri jamuan makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Namun, ketika ditanya wartawan tentang posisinya di Danantara, Pandu memilih untuk irit bicara.

"Makan saja. Enggak jadi apa-apa," katanya singkat.

2. Mantan Presiden dan Pimpinan Ormas Keagamaan Diminta Mengawasi Danantara

Sorotan lain datang dari pernyataan Prabowo Subianto yang ingin mengajak mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan untuk mengawasi Danantara. Hal ini ia sampaikan dalam pidato HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

"Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, Muhammadiyah, KWI, dan lainnya ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan bahwa Danantara akan mendapatkan pendanaan awal sebesar 20 miliar dolar AS (Rp325,8 triliun). Dana ini nantinya akan digunakan untuk mendanai 15 hingga 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar.

3. Efisiensi Anggaran untuk Danantara

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun, yang nantinya sebagian dialokasikan untuk Danantara.

Rincian efisiensi anggaran yang disebut Prabowo adalah sebagai berikut:

1. Putaran pertama: Penghematan Rp300 triliun oleh Kementerian Keuangan.
2. Putaran kedua: Pemangkasan tambahan sebesar Rp308 triliun.
3. Dividen BUMN: Rp300 triliun, dengan Rp100 triliun dikembalikan.

Dari total penghematan Rp750 triliun, sekitar Rp390 triliun akan digunakan untuk membiayai program makan siang dan susu gratis. Sementara itu, Rp326 triliun akan dialokasikan untuk Danantara sebagai modal investasi.

"Ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," ujar Prabowo.

4. Tidak Bisa Diaudit KPK dan BPK

Danantara juga menuai kritik karena diduga tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, yang menyebut bahwa badan ini mengikuti regulasi baru dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/2/2025).

Meski begitu, Piter menegaskan bahwa Danantara tidak kebal hukum. Jika terjadi tindak pidana korupsi, badan ini tetap bisa diproses secara hukum. Selain itu, pengawasan terhadap Danantara akan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan DPR RI. (kompas/hm20)