Medan, MISTAR.ID

Anggota DPRD Sumut Komisi E, Dokter Tuahman Purba menyoroti masalah serius dalam kisruh soal seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Madina, Tapsel, Langkat, dan Batubara, serta Dinas PUPR Sumut.

“Saya sebagai wakil rakyat ingin menyuarakan penderitaan seorang guru, bagaimana guru honorer yang sudah banyak berjasa, sudah mengabdi kepada negara, tetapi dituntut bekerja maksimal tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah,” terangnya, Kamis (11/1/24).

Tuahman Purba mengecam praktik pungutan liar (pungli) dalam seleksi PPPK. Oknum-oknum yang berani menggelar syukuran, tetapi dibalik itu ternyata hanya modus untuk membiarkan terjadi pungutan liar dengan angka yang mencapai puluhan juta rupiah.

Baca juga : LBH Medan dan KontraS Sumut Sebut Ada Kejanggalan Seleksi PPPK di Langkat

“Kita melihat adanya bimbingan dan bocoran sebelum ujian, yang merugikan integritas seleksi. Lalu ada oknum yang berani bermain kotor,” tegasnya.

Purba menekankan perlunya transparansi dari kepala dinas terkait. Ia meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR di daerah agar berani memberikan transparansi dan menyatakan bahwa tidak ada pungutan liar, jika memang bersih.