Medan, MISTAR.ID

Akademisi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen, Prof Marlan Hutahaean menilai, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai tidak transparan.

“Kehadiran Danantara ini tidak transparan dari segi landasannya. Tidak adanya keterbukaan kajian akar permasalahan, hanya saya menginginkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ucapnya pada mistar, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, Danantara harus disosialisasikan terlebih dahulu. Dengan memperkenalkan bisnis plan dan analisa kebijakan yang akurat. Sehingga mampu dihadirkan secara matang.

“Ini yang diambil dari terbentuknya Danantara berasal dari BUMN yang sehat. Harusnya yang kurang sehat dilibatkan, untuk memperbaiki itu,” katanya.

Kaprodi Magister Ilmu Administrasi Publik itu juga menyampaikan rasa penasarannya terkait BUMN perbankan yang terlibat dari Danantara.

“Yang dipertanyakan kenapa perbankan masuk ke situ? Karena kalau perbankan ini apa yang mau di investasikan? Paling deposito aja. Perbankan ini kan uang nasabah, kenapa tak dilibatkan perkebunan dan pertambangan saja,” katanya.

Ia juga mengatakan, setelah menganalisa lebih jauh, kehadiran Danantara terlihat seperti tak bisa disentuh.

“Karena setelah dicari, belum dapat regulasi kebijakan pemilihan kepengurusannya, dan pengawasannya. Misalnya diatur, yang terlibat meliputi KPK dan BPK melalui persetujuan DPR, itukan jelas. Tapi yang saya lihat tak ada pengawasannya,” ucapnya.

Dari analisa yang dilakukan Prof Marlan, ia khawatir jika KPK dan BPK tak terlibat dalam pengawasan Danantara, akan memicu kejanggalan dan hal buruk yang tak diinginkan.

“Sebagus apapun kebijakannya, itu tergantung bagaimana implementasinya. Ada kebijakan yang bagus, tapi situasi dan kondisinya tidak bagus, sehingga implementasinya kacau,” katanya.

Lebih lanjut, ia akan menganalisa Danantara lebih dalam selama beberapa bulan untuk mengetahui bagaimana cara mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui lembaga yang tak jelas landasan kehadirannya tersebut. (ari/hm25)