Amerika Serikat, MISTAR.ID

Sebanyak 2.000 karyawan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) diberhentikan, Minggu (23/2/2025), sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ribuan pekerja kontrak USAID ini disampaikan melalui email, sementara sebagian besar pekerja penuh waktu yang tersisa akan diberikan cuti administratif.

"Semua personel yang direkrut langsung oleh USAID, kecuali yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan/atau program yang ditunjuk khusus, akan diberikan cuti administratif," demikian isi email tersebut dikutip CNN, Senin (24/2/2025).

Email itu dikirimkan pada Minggu (23/2/2025) pukul 14.42 waktu setempat, sementara cuti administratif untuk pekerja paruh waktu mulai berlaku pada pukul 23.59 malam di hari yang sama.

"Bersamaan dengan itu, USAID mulai menerapkan pengurangan tenaga kerja yang akan mempengaruhi sekitar 2.000 personel USAID yang bertugas di Amerika Serikat," lanjut email tersebut.

Para pekerja yang terdampak diberitakan akan menerima "pemberitahuan khusus," sementara pekerja yang dianggap sebagai "pihak penting" akan diberitahu paling lambat pukul 17.00 waktu setempat.

Keputusan PHK yang dilakukan oleh pemerintahan Trump ini mengejutkan para pekerja USAID yang tersebar di seluruh dunia. Mereka mengaku khawatir dengan nasib mereka pasca keputusan ini.

"Kami semua tertekan secara emosional. Kami merasa seperti sedang mengalami perang psikologis terhadap kami," kata seorang diplomat USAID yang ditugaskan di luar negeri kepada CNN.

"Ini sungguh tidak nyata. Rasanya seperti lelucon yang kejam. Saya diplomat AS, di sini dengan paspor diplomatik, namun sekarang saya dikeluarkan dari semua sistem kedutaan yang dirancang untuk menjaga keamanan diplomat dan keluarga mereka," kata pejabat USAID lainnya.

Pada awal Februari lalu, pejabat USAID yang direkrut langsung oleh pemerintah AS mulai menerima pemberitahuan cuti. Pemberitahuan tersebut mencakup informasi bahwa USAID sedang "mempersiapkan rencana" untuk mengatur dan membiayai pemulangan para personel yang ditugaskan di luar negeri kembali ke AS.

Wakil Presiden USAID di American Foreign Service Association (AFSA), Randy Chester, mengatakan sekitar 1.400 karyawan yang direkrut langsung, yang ditugaskan di luar negeri beserta keluarga mereka, akan dipulangkan.

Chester menyebut bahwa pemulangan staf di luar negeri akan menjadi usaha besar dan memerlukan biaya hingga puluhan juta dolar, di tengah upaya Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal.

"Kita bicara tentang setidaknya US$20 juta (sekitar Rp325 miliar), untuk membawa semua orang itu kembali ke AS. Biaya yang harus ditanggung oleh pembayar pajak Amerika sangat besar, dan itu tidak diperlukan," ungkap Chester.

Presiden Trump selama ini mengkritik pengeluaran kebijakan luar negeri AS yang dianggap tidak sebanding dengan pemasukan pajak. Salah satu alasan yang mendasari keputusan Trump untuk menutup USAID dan hanya mempertahankan sebagian kecil staf adalah untuk memangkas anggaran negara.

Pada 2023, USAID menerima anggaran sebesar US$72 miliar (sekitar Rp1.134 triliun). Dari jumlah tersebut, sekitar US$16 miliar dialokasikan untuk Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. (cnn/hm24)