Medan, MISTAR.ID

Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menyebut masyarakat dapat melakukan gugatan dalam kasus dugaan korupsi pertalite di oplos menjadi pertamax oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Hal tersebut sebagaimana diutarakan Sekretaris LAPK, Padian Adi Salamat Siregar, saat dihubungi Mistar melalui sambungan seluler, Minggu (2/3/2025).

"Tentu yang paling mudah dilakukan ialah gugatan citizen lawsuit yang dapat diajukan oleh seorang atau beberapa warga negara yang mengalami kerugian langsung atau tidak langsung kepada pemangku kepentingan mengeluarkan kebijakan pemberian kompensasi secara masif kepada konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM)," katanya.

Selain itu, kata Padian, masyarakat juga dapat melakukan gugatan legal standing melalui Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak khusus di bidang perlindungan pelanggan BBM.

Namun, menurut Padian, masyarakat akan kesulitan apabila melakukan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun ini.

Menurutnya, kesulitan itu dapat terjadi apabila konteks kasus yang diangkat ialah pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kadar oktan RON 90 (pertalite) dijual seharga RON 92 (pertamax).

"Tentu gugatan class action menjadi sulit dilakukan dalam konteks kasus pertamax oplosan, karena kerugian yang masif bagi konsumen tidak dapat diukur secara jelas terkait jenis kerugian dan waktu mengalami kerugian. Korban pertamax oplosan berbeda situasi dengan pelanggaran masif lain yang terjadi semisal listrik padam atau PDAM padam yang akan mudah menaksir kerugiannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Padian mengatakan bahwa gugatan dapat dilakukan masyarakat setelah kasus tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

"Gugatan perdata terkait dugaan oplosan pertalite harus dapat dipastikan telah terbukti secara hukum bahwa ternyata benar oplosan. Terkait adanya kerugian konsumen tentu mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang PK yang memastikan pertamax yang dijual tak memenuhi standar persyaratan," tuturnya.

Ia pun mengatakan, korupsi dan kerugian konsumen harus dapat dipisahkan. Sebab, antara korupsi dan kerugian konsumen merupakan satu hal yang berbeda.

"Kalau korupsi tentu menjadi ranah penegak hukum yang relevan hubungan dengan kerugian rakyat, tetapi kerugian konsumen diukur dari hubungan transaksi antara konsumen dengan SPBU/Pertamina. Ketika harga yang dibayarkan konsumen tidak sesuai yang diperjanjikan, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi dengan gugatan perdata," ucapnya.

UUPK, kata dia, sangat limitatif mengukur kerugian konsumen, yaitu kerugian faktual atau kerugian by transaksi. Selanjutnya atas kerugian yang terjadi tersebut, maka mekanisme pengembalian kerugiannya lewat pengajuan gugatan.

"Pengembalian kerugiannya dalam bentuk kompensasi yang dapat didahului dengan gugatan citizen lawsuit atau gugatan legal standing, walaupun class action tidak ada larangan untuk dilakukan. Namun, dari aspek pembuktian akan sulit yang mengakibatkan gugatan tidak diterima," kata Padian.

Tentu, sambung dia, Pertamina sebagai operator penyaluran BBM pertalite dan pertamax harus ikut bertanggung jawab secara renteng akibat kerugian yang mungkin dialami konsumen.

Diketahui, dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018–2023 ini, Kejaksaan Agung telah menangkap 9 orang tersangka. Kesembilan tersangka tersebut salah satunya Riva Siahaan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional.

Ada juga Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.

Selanjutnya, Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. (deddy/hm25)