Jakarta, MISTAR.ID

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

"Bisa saja dan aku senang jika diminta keterangan," kata Ahok, dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (27/2/2025).

Ahok menjabat sebagai komisaris utama Pertamina saat dugaan korupsi ini terjadi. Namun, ia tidak memberikan kepastian apakah mengetahui modus impor BBM yang merugikan negara.

Menurutnya, pengadaan BBM merupakan aspek teknis yang berada di luar ranah pengawasan komisaris.

"Harusnya jika sampai terjadi, berarti melibatkan semua pihak yang berhubungan," ujar Ahok.

Ia juga menegaskan bahwa ada pengawasan berlapis di Pertamina, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, setiap anak perusahaan Pertamina memiliki dewan komisaris dan komisaris utama masing-masing.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan mark-up kontrak pengiriman minyak mentah impor periode 2018-2023 oleh Pertamina.

Enam dari sembilan tersangka merupakan pejabat Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Ia diduga melakukan manipulasi impor minyak mentah dengan mencatat minyak di bawah RON 90 sebagai RON 92. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa perkiraan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian pada periode 2018-2022 bisa lebih besar, dan Kejagung masih menyelidikinya lebih lanjut. (cnn/hm20)