Jakarta, MISTAR.ID

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah strategi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, yang saat ini masih berada di angka 65 persen.

OJK akan terus memperluas jangkauan pendidikan literasi keuangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Selasa (12/11/24).

“Kita lihat mapping (pemetaan) dari daerah-daerah yang selama ini literasi masih rendah, inklusi masih rendah, bahkan mungkin jarang atau belum dikunjungi oleh sektor jasa keuangan,” ujar Friderica di Jakarta, demikian dilansir media cnn.

OJK yang sudah memiliki peta sebaran literasi keuangan, kata Friderica, lebih lanjut membagikan temuan tersebut kepada para pelaku sektor jasa keuangan yang kemudian didorong untuk semakin menggencarkan literasi keuangan.

Baca juga: OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRS untuk Lindungi Konsumen

Karenanya, pendidikan literasi keuangan diharapkan dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, dan tersebar di berbagai daerah.

Ia menyampaikan pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keuangan masyarakat. Sebab, tanpa literasi keuangan, dikhawatirkan masyarakat terjebak atau terlilit utang.

“Agar mereka terhindar penggunaan produk yang tidak sesuai dengan diri mereka. Mereka terhindar dari over indebtedness, dengan kata lain kebanyakan utang,” tandasnya.

Sebelumnya, OJK menyebut literasi keuangan masyarakat Indonesia di angka 65 persen. Meski belum sempurna, angka ini disebut lebih tinggi dari negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berada di angka 55 persen. (cnn/27).