Medan, MISTAR.ID

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2023. Dikatakannya ada 11 Kabupaten/Kota di Sumut yang mengalami defisit.

Diketahui, defisit adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Menurutnya defisit tercipta karena anggaran pendapatan yang justru lebih kecil dari realisasi pendapatan.

“Yang artinya banyak pemerintah yang tidak bisa mendongkrak pendapatannya. Ini bisa mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumut tengah memburuk,” ujarnya, Selasa (31/12/24).

Lanjut Gunawan menyimpulkan pemicu lemah PAD belakangan ini karena terpukulnya daya beli masyarakat, khususnya terlihat dari kemampuan masyarakat yang melemah dalam membayar pajak.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Sebut Bayar Barang Pakai Qris Tetap Kena PPN 12 Persen

“Dan saya memperkirakan, di tahun 2024 ini berpeluang ada sekitar 20 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengalami defisit.

Dengan realisasi defisit tersebut tentunya sulit bagi kita mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari pengeluaran pemerintah (government spending),” prediksinya.

Lanjutnya, defisit tersebut bisa disiasati dengan penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan persiapan yang tidak mudah.

Baca juga: Mo Tau Aja : Prediksi Ekonomi Indonesia 2025, Tepatkah PPN 12 Persen Diterapkan

“Cara lain adalah bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumut) untuk mencari solusi pemenuhan defisit serta kemungkinan pembiayaan, yang bisa digunakan dalam menstimulasi perekonomian Sumut,” jelasnya.

Selain itu, Gunawan juga menyarankan kerangka kebijakan pembangunan di pemerintah tingkat dua harus bisa linier (sejalan) dengan pemerintah provinsi. Sehingga bisa menghemat biaya dan dapat mencapai tujuan pembangunan yang sama.

“Jadi langkah awal untuk menyiasati potensi perlambatan ekonomi di Sumut adalah Pemda TK II bersinergi dengan Provinsi dan Bank Daerah. Agar pertumbuhan ekonomi Sumut tetap bisa diupayakan untuk tidak melambat di bawah 5%,” tambahnya. (dinda/hm25)