Dairi,MISTAR.ID

Dua proyek di Sileu-leu Parsaoran, Kecamatan Sumbul , Kabupaten Dairi yang dikerjakan menggunakan Dana Desa (DD) diduga fiktif. Aparat Penegak Hukum (APH) pun diminta menyelidiki dan menyidik persoalan tersebut.

Koordinator Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan(JPKP) Sumatera Utara, Robinson Simbolon mengatakan dugaan itu setelah mengetahui dari warga bahwa proyek di Desa Sileu-leu Parsaoran tepatnya di Dusun I dan Dusun III tersebut merupakan DD tahun 2024 yang dikerjakan Februari 2025. Berdasarkan itu, dirinya pun bertanya-tanya

"Jika anggaran bersumber dari TA 2024, maka secara aturan fisik pekerjaan harus sudah terealisasi dalam tahun anggaran tersebut, sesuai dengan pencairan dana dan tutup buku per 31 Desember 2024. Namun, kenyataannya proyek baru dikerjakan pada 2025. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah anggaran pengaspalan itu bersumber dari DD 2024 atau 2025? Jika benar dibiayai dari DD 2024, ada indikasi pelanggaran aturan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Robinson pada Selasa (25/2/25).

Perlu diketahui, sebelumnya warga mengungkapkan soal dua proyek pengaspalan menggunakan DD 2024 di Dusun I dan Dusun III yang dikerjakan di tahun 2025. Menurut warga, proyek pertama dikerjakan di Dusun I, setelah itu alat berat dipindahkan ke Dusun III.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Sumbul, Jun Charles Lumbanbatu membenarkan kedua proyek itu. DD nya dicairkan melalui pengusulan tahap II pada Juli-Agustus 2024 lalu.

Adapun dua proyek pengaspalan jalan berbiaya Rp 218.048.950 untuk ukuran ukuran 300 x 3 meter dengan masa kerja 60 hari. Proyek kedua berbiaya Rp189.588.350 dengan ukuran 300 x 3 meter.

"Anggaran untuk pengaspalan itu realisasi (ditarik dari rekening) pada pengajuan tahap II. Sekitar bulan Juli atau Agustus 2024. Kalau masalah mengapa dikerjakan di 2025, itu silahkan ditanya ke yang bersangkutan," kata Charles,

Ia mengaku telah melakukan monitoring. Sementara hasil di lapangan belum ada dikerjakan. Hasil laporan itu kemudian ditandatangani Kepala Desa Sileu-leu Parsaoran.

"Hasil monitoring, kegiatan pengaspalan di Dusun III belum dikerjakan. Itu saya cantumkan dalam laporan monitoring," katanya.

Ditambahkan, pihaknya selalu menyarankan semua Pemerintah Desa untuk menyelesaikan kegiatan pada Tahun Anggaran (TA) berjalan. "Kami lakukan kroscek dulu ya. Yang pasti, Tahun Anggaran 2024 adalah 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Pekerjaan harus selesai di tanggal itu. Kalau tidak selesai, di-silpa-kan," katanya.

Sementara Silpa 2024, kata Charles, baru dapat dikerjakan di tahun 2025 setelah penetapan Perdes APBDes. Namun, membenarkan bahwa kegiatan fisik DD tidak dapat direalisasikan jika Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes belum ditetapkan.

Terpisah, Kabag Hukum Setdakab Dairi Arjun Nainggolan mengatakan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) terkait penggunaan Dana Desa TA 2025 baru ditetapkan per 18 Februari 2025. Berdasarkan ini, DD untuk tahun 2025 tidak dapat digunakan sebelum Perbub dikeluarkan.

Ada Perbup mengenai penyusun Perdes APBDes antara lain:

1. Perbup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

2. Perbup Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025.

3. Perbup Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

"Perbup tentang Siltap Kades dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2025 masih proses fasilitasi di Biro Hukum Provsu," sebut Arjun. (manru/hm17)