Asahan, MISTAR.ID

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Asahan, Harpen Ramadhan, meminta DPRD Asahan aktif merespon berbagai isu penting di daerah tersebut. Salah satunya terkait belum diterapkannya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Asahan.

DPRD juga diharapkan memikirkan regulasi mengatasi kenakalan remaja, yakni mengusulkan jam malam bagi anak di bawah umur, dan isu pencemaran lingkungan akibat limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) turut diangkat, termasuk gagasan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang kebijakan zero limbah.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat, khususnya JPKP, dengan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” ujar Harpen saat audiensi dengan pimpinan DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane pada Rabu (26/2/25).

Menanggapi permasalahan di bidang kesehatan, Efi menjelaskan bahwa dalam dua tahun ke depan, Sumatera Utara ditargetkan menerapkan UHC guna menciptakan sistem jaminan kesehatan yang adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat.

“Namun, penerapannya di Asahan bergantung pada kondisi keuangan daerah. Saat ini, sekitar setengah miliar rupiah dari APBD telah dialokasikan untuk biaya kesehatan masyarakat kurang mampu yang tidak tercakup dalam Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS,” jelas Efi.

Terkait kenakalan remaja, Efi menyebut bahwa Kabupaten Asahan telah memiliki Perda Ketertiban Umum (Tantribum), yang mengatur jam operasional tempat hiburan malam hingga pukul 23.50 WIB. Ia juga membuka kemungkinan revisi Perda tersebut pada 2026.

“Perubahan regulasi baru bisa dilakukan setelah tahapan legislasi 2025 selesai. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi masukan dari JPKP untuk penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.

Dalam pembahasan mengenai pencemaran lingkungan, Efi mengakui bahwa hingga saat ini Kabupaten Asahan belum memiliki regulasi khusus terkait limbah industri. Ia pun mendorong JPKP untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih pro-lingkungan.

Isu pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam audiensi ini. Wakil Ketua DPD JPKP Asahan, Faisal Nasution, menyoroti perlakuan diskriminatif yang dialami pasien BPJS di beberapa fasilitas kesehatan serta jam operasional Puskesmas yang dinilai terlalu singkat.

“Kami menyadari adanya kecenderungan tenaga medis yang lebih memprioritaskan praktik di klinik atau rumah sakit swasta. Ini merupakan tantangan yang perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat,” tambahnya.

Sebagai solusi, Efi berencana mengembangkan kanal komunikasi khusus seperti "Halo Pak Dewan" agar masyarakat dapat langsung mengadukan permasalahan terkait pelayanan publik.

Dalam isu perlindungan anak, Ketua Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPD JPKP Asahan, Rina Marlina, menyoroti kasus pelecehan anak yang baru-baru ini viral. Ia meminta agar aparatur pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan, termasuk kos-kosan dan perumahan.

“Kami berharap kepala lingkungan lebih aktif mendata penghuni baru agar keamanan masyarakat lebih terjamin,” ujar Rina.

Audiensi ini ditutup dengan pernyataan Wakil Ketua DPW JPKP Sumut, Youthma All Qausha Aruan, yang menyampaikan salam dari Ketua DPW JPKP Sumut, Rudy Chairuriza Tanjung, kepada Ketua DPRD Asahan. Meskipun tidak mengajukan pertanyaan, kehadiran perwakilan DPW menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda yang diusung DPD JPKP Asahan. (perdana/hm17)