Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Opini WTP ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2024 diserahkan langsung kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Arri S Sembiring, menyebut capaian ini menjadi bukti komitmen Pemko dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Raihan ini membuka peluang bagi Pemko Pematangsiantar untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat, yang dapat mendukung pencapaian visi besar pembangunan kota," ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Wali Kota Wesly Pematangsiantar, Silalahi menyambut baik penghargaan tersebut dan menegaskan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan juga cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Laporan keuangan yang baik menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Kami berkomitmen menindaklanjuti rencana aksi tata kelola secara tepat waktu dan konsisten," ucapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah yang telah kooperatif selama proses pemeriksaan.

"Kami menilai laporan keuangan yang disusun Pemko Pematangsiantar telah sesuai standar akuntansi pemerintahan, disusun secara efektif, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Terima kasih karena tidak ada intervensi maupun iming-iming selama proses audit," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, selain Pematangsiantar, enam daerah lain di Sumatera Utara juga menerima opini WTP atas LKPD 2024, yaitu Kota Padangsidimpuan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Mandailing Natal, Labuhanbatu Selatan, Nias, dan Nias Utara. (jonatan/hm24)