Simalungun, MISTAR.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Paripurna membahas tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun 2024, Rabu (2/7/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sugiarto, didampingi Wakil Ketua Samrin Girsang dan Jefra Manurung. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Walpiden Tampubolon membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Salah satu sorotan utama dalam rekomendasi Banggar adalah utang sebesar Rp5 miliar terkait proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 yang belum dibayar lunas oleh Pemkab Simalungun.

“Utang tersebut harus segera diselesaikan. Proyek-proyek itu tersebar di Kecamatan Dolok Silau, Pamatang Silimahuta, dan Silimakuta yang saat ini jadi perhatian masyarakat,” ujar Walpiden dalam sidang.

Banggar juga menyoroti kerusakan irigasi Tongguran III di Kecamatan Huta Bayu Raja, yang terdampak bencana alam. Infrastruktur pertanian ini dinilai krusial karena mengairi sekitar 400 hektare lahan sawah, yang kini terancam alih fungsi. Kondisi serupa terjadi pada saluran irigasi di Nagori Parasmian, Kecamatan Dolok Silau.

Selain masalah teknis, Banggar juga menyinggung kebijakan Pemkab terkait pengunduran diri dua orang direksi Perumda Agro Madear yang belum dijelaskan secara rinci ke publik maupun lembaga legislatif.

Tak hanya soal anggaran dan infrastruktur, DPRD turut menekankan pentingnya promosi potensi pariwisata daerah. Menurut DPRD, sektor ini belum digarap maksimal dan bisa menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah tekanan fiskal.

“Promosi yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi solusi di tengah minimnya pendapatan,” tegas DPRD dalam rekomendasinya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum bagi legislatif untuk mendesak transparansi, kejelasan pengelolaan keuangan, dan percepatan pembangunan prioritas daerah. (Indra/hm17)