Medan, MISTAR.ID

Pasca aksi demonstrasi berjilid-jilid yang digelar berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Sumut, sejumlah simbol kontroversial mulai bermunculan di beberapa sudut Kota Medan. Di antaranya adalah tulisan "ACAB" dan kode numerik "1312" yang tampak di dinding-dinding, tembok, dan ruas jalan utama.

Kode "1312" merupakan singkatan dari frasa dalam bahasa Inggris "All Cops Are Bastards" yang secara alfabetik diterjemahkan menjadi A=1, C=3, A=1, B=2. Frasa ini memiliki arti negatif terhadap institusi kepolisian dan sering digunakan sebagai bentuk perlawanan atau kritik tajam terhadap aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, berbagai coretan lain juga ditemukan di lokasi berbeda, seperti tulisan Dulu Ditindas, Sekarang Dilindas, Polisi Pembunuhan, dan Merdeka bagi Penguasa. Bahkan makian kasar untuk polisi juga tertulis di beberapa titik.

Menurut Pengamat Sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Supriadi, kemunculan simbol-simbol ini menunjukkan meningkatnya ketegangan sosial serta rasa frustrasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

"Simbol-simbol seperti 'ACAB' dan '1312' sering muncul dalam konteks demonstrasi atau gerakan sosial yang menyuarakan ketidakadilan. Ini bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kekerasan atau tindakan represif aparat," kata Agus, Minggu (31/8/2025).

Agus menjelaskan, dari sudut pandang sosial, simbol-simbol ini mencerminkan kemarahan atas tindakan yang dianggap tidak adil, diskriminatif, atau melanggar hak asasi manusia.

"Simbol ini adalah cerminan bahwa sebagian masyarakat merasa hukum tidak lagi melindungi mereka, tetapi malah menjadi alat penindas," katanya.

Namun, Agus juga mewanti-wanti bahwa simbol dan narasi seperti ini bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam memicu polarisasi sosial.

“Pesan-pesan seperti ini dapat menimbulkan ketegangan lebih besar jika tidak direspons dengan dialog. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi kepolisian dan sistem hukum,” ucapnya.

Agus menyarankan, negara dan aparat penegak hukum tidak boleh hanya melihat simbol tersebut sebagai vandalisme, melainkan juga sebagai indikator keresahan publik yang harus ditanggapi secara bijak dan terbuka terhadap evaluasi. (putra/hm24)